Frequently Asked Questions

29. Kapan permohonan kedua bisa diajukan permohonan?
28. Apakah Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali jika permohonan sebelumnya dikembalikan?
27. Dalam hal apa permohonan Wajib Pajak dikembalikan?
26. Berapa kali Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan/pengurangan sanksi administrasi?
25. Atas STP yang sama, berapa kali Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi?
24. Wajib Pajak diterbitkan STP seperti pada PMK-91/PMK.03/2015. Pada tahun 2015 terdapat kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 yang kemudian dipindahbukukan ke STP tersebut atas permohonannya. Apakah diberikan pengurangan/penghapusan sanksi?
23. Atas pengembalian yang diperoleh, apakah Wajib Pajak berhak meminta imbalan bunga?
22. Jika Wajib Pajak dibolehkan mengajukan permohonan dan sanksi dihapuskan, melalui mekanisme seperti apa atas pajak yang sudah dipotong dikembalikan?
21. Di tahun 2015 Wajib Pajak diterbitkan SKPLB dan sudah memperoleh pengembalian. Namun KPP memotongkannya dengan semua utang pajaknya termasuk STP atas sanksi administrasi. Apakah diberikan pengurangan/penghapusan sanksi?
20. Apakah ada ketentuan lain selain syarat dan dokumen yang harus dilampirkan?
19. Kalau SPT dilaporkan dengan e-SPT, apakah semua SPT (induk dan lampirannya) harus dicetak atau cukup induknya saja? Bila memiliki kewajiban laporan keuangannya diaudit, apakah laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP tersebut harus dilampirkan?
18. Dokumen apa saja yang harus dilampirkan?
17. Apakah permohonan dapat diterima oleh KPP apabila permohonan disampaikan oleh bukan Wajib Pajak, meskipun permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak?
16. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi?
15. Apakah sanksi administrasi yang timbul karena pemeriksaan dapat diberikan fasilitas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi?
14. SPT apa saja yang menjadi ruang lingkup pengajuan permohonan penghapusan sanksi dalam PMK-91/PMK.03/2015?
13. Sanksi administrasi mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup kebijakan di PMK-91/PMK.03/2015?
12. Apakah ada batasan mengenai sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan dalam PMK-91/PMK.03/2015?
11. Apakah pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini masih perlu surat permohonan dari Wajib Pajak?
10. Apakah yang harus dilakukan Wajib Pajak untuk mendapatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi?