Frequently Asked Questions

35. Kapan PMK-91/PMK.03/2015 diterapkan?
34. Sampai berapa tahun ke belakangkah PMK-91/PMK.03/2015 berlaku?
33. Berapa kali Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT di tahun 2015 atas suatu masa pajak atau tahun pajak untuk mendapatkan fasilitas penghapusan/pengurangan sanksi administrasi?
32. Apakah Wajib Pajak masih dapat memperoleh fasilitas PMK-91/PMK.03/2015 apabila permohonan disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2015?
31. Berapa lama jangka waktu DJP harus menerbitkan keputusan atas permohonan Wajib Pajak?
30. Jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi, bagaimana dengan proses penagihannya?
29. Kapan permohonan kedua bisa diajukan permohonan?
28. Apakah Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali jika permohonan sebelumnya dikembalikan?
27. Dalam hal apa permohonan Wajib Pajak dikembalikan?
26. Berapa kali Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan/pengurangan sanksi administrasi?
25. Atas STP yang sama, berapa kali Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi?
24. Wajib Pajak diterbitkan STP seperti pada PMK-91/PMK.03/2015. Pada tahun 2015 terdapat kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 yang kemudian dipindahbukukan ke STP tersebut atas permohonannya. Apakah diberikan pengurangan/penghapusan sanksi?
23. Atas pengembalian yang diperoleh, apakah Wajib Pajak berhak meminta imbalan bunga?
22. Jika Wajib Pajak dibolehkan mengajukan permohonan dan sanksi dihapuskan, melalui mekanisme seperti apa atas pajak yang sudah dipotong dikembalikan?
21. Di tahun 2015 Wajib Pajak diterbitkan SKPLB dan sudah memperoleh pengembalian. Namun KPP memotongkannya dengan semua utang pajaknya termasuk STP atas sanksi administrasi. Apakah diberikan pengurangan/penghapusan sanksi?
20. Apakah ada ketentuan lain selain syarat dan dokumen yang harus dilampirkan?
19. Kalau SPT dilaporkan dengan e-SPT, apakah semua SPT (induk dan lampirannya) harus dicetak atau cukup induknya saja? Bila memiliki kewajiban laporan keuangannya diaudit, apakah laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP tersebut harus dilampirkan?
18. Dokumen apa saja yang harus dilampirkan?
17. Apakah permohonan dapat diterima oleh KPP apabila permohonan disampaikan oleh bukan Wajib Pajak, meskipun permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak?
16. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi?