Search for pph pasal 23,

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Kawal APBN, KPP Tanjung Redeb Lakukan Rekonsiliasi Pajak Pusat

    … pusat tersebut merupakan pemotongan atau pemungutan untuk PPh Pasal 21, 22, 23, Final dan PPN yang dilakukan bendahara umum daerah …

  2. Waktu Henti (Downtime) Layanan Elektronik

    … 6. e-SKTD; 21. e-Objection; 7. e-Bupot PPh Pasal 23/26; 22. e-PHTB DJP Online; 8. …

  3. Segarkan Pengetahuan Perpajakan, Dinas Kelautan Pohuwato Sambangi KP2KP Marisa

    … jasa outsourcing adalah memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan tarif 2% dan memungut Pajak Pertambahan Nilai …

  4. KPP Kupang Gelar Penyuluhan Perpajakan bagi Bendahara Desa

    … pengetahuan seputar tata cara pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23 serta PPN. Acara tersebut berlangsung …

  5. PT Karunia Adiguna Teknik Sambangi KPP Samarinda Ulu

    … bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh PT …

  6. Gandeng Pemda, KPP Karawang Utara Suluh Bendahara Pemerintah

    … kewajiban perpajakan untuk Bendahara Pemerintah mulai dari PPh Pasal 21, 22, 23, 4 (2), PPN hingga Bea Meterai. Kukuh juga menjelaskan …

  7. Kumpulkan Bendahara Desa, KP2KP Buol Adakan Sosialisasi di Kecamatan

    … penghitungan, pelaporan, dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, dan 4 ayat (2) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi …

  8. KPP Salatiga Ajak Warga Kecamatan Ungaran Timur Lapor SPT

    … Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang (Kamis, 2/3). Kegiatan dimulai pukul 11.00 … peredaran bruto atau pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 tahun 2022 untuk dilaporkan menggunakan Formulir …

  9. KPP Cibeunying dan BKAD Kota Bandung Gelar Edukasi Perpajakan

    … mengenai tata cara pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), 15, dan 26,  serta Pajak Pertambahan Nilai …

  10. APBN di Jawa Barat Tetap Solid dan On Track

    … s.d. 29 Februari 2024 mencapai Rp 18 triliun. Jenis pajak PPh Non Migas dan PBB mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 10,43 persen dan 226,51 persen. PPh Pasal 21 pun mengalami pertumbuhan sebesar 18,24 persen …