Search for pph 21

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. KP2KP Tembilahan Edukasi Unit Pemerintah Pusat Inhil

    … bukti pemotongan dan pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Hadirnya … proses perpajakan. SPT Masa PPh unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan oleh … Pasal 26. Menurut peraturan tersebut, SPT PPh Masa Pasal 21 tidak termasuk yang dilaporkan dalam SPT PPh unifikasi. …

  2. ALCo Kalimantan Selatan Insentif PPN Lindungi Daya Beli Masyarakat

    … Masyarakat Banjarmasin, 21 Maret 2025 – Kantor Wilayah Direktorat … Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar menyampaikan penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp1.054,54 miliar, mengalami kontraksi …

  3. Webinar Tax Center Universitas Lampung dengan Pajak Bengkulu-Lampung

    … Pajak: Pemadanan NIK-NPWP dan Rincian Tebaru Perhitungan PPh 21 untuk Pegawai Tetap” yang dilaksanakan secara daring … pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau …

  4. Penerimaan Pajak Papua Hingga Oktober 2024 Tumbuh 10,73%, Didorong Sektor Pertambangan dan Konstruksi

    … Dari sisi kontribusi jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas menjadi penyumbang terbesar dengan … Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan setoran PPh Pasal 21, yang disebabkan oleh kenaikan gaji pegawai, khususnya …

  5. Pemprov Lampung Dukung PPS dan Pelaporan SPT Tepat Waktu

    … Tepat Waktu Bandar Lampung, 21 Maret 2022 -- Kanwil DJP Bengkulu dan … mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh-nya agar tidak dikenakan ketentuan yang berlaku secara … lalu, pada acara yang sama juga dilaksanakan Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Pejabat Provinsi Lampung. Pada kesempatan …

  6. Pajak Kepahiang Beri Asistensi Coretax DJP Pembuatan Bupot Bendahara

    … dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Unifikasi pada sistem Coretax DJP kepada perwakilan …

  7. Pajak Bojonagara Gelar Bimtek Bukti Pemotongan untuk Instansi Pemerintah

    … tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Bagi Instansi Pemerintah di Aula Kantor …

  8. Penyuluh Pajak Hadiri Rekonsiliasi Pajak Pusat-Daerah Wilayah Penajam Paser Utara

    … Tarif Efektif Rata-rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, kegiatan ini dibuka oleh Hengky, selaku perwakilan dari … Pratama Penajam turut hadir menyampaikan materi terkait TER PPh Pasal 21 kepada para peserta. "Tampak banyak SKPD yang …

  9. PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

    … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh.     6. … Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh dan Pasal 23 Undang-Undang PPh serta …

  10. Penulis

    … 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m Undang-undang PPh Dalam   hal   … sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) Undang-Undang PPh. Dalam hal Wajib Pajak … bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pemotong sebesar Rp15.000.000,00. …