Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Bendahara Pemerintah Kabupaten Pringsewu Ikuti Dialog Perpajakan e-Bupot

    … bahwa untuk pembuatan bukti potong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk bendahara instansi sudah menggunakan aplikasi … ibu gunakan juga untuk kewajiban perpajakan pemotongan PPh pasal 21 dan pembuatan bukti potong.” kata Frans. …

  2. Batas Minimum Omzet Tidak Kena Pajak, Masih Relevankah?

    … Sektor kesehatan di Indonesia telah kembali pulih. Per 21 Juni 2023, Pemerintah Indonesia resmi mencabut status … baru, salah satunya terkait relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM. Isi kebijakannya adalah WPOP pengguna tarif PPh Final pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 …

    sikka_958636358 - 08/26/2023 - 10:15

  3. Tingkatkan Kemudahan Peserta Amnesti, Ditjen Pajak Segera Sesuaikan Aturan Terkait SKB

    … Pertanahan Nasional, Wajib Pajak dapat menggunakan SKB PPh atau fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak. … data Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 Undang-Undang Pengampunan … ribu Wajib Pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas SKB PPh. Hingga tanggal 14 November 2017 baru 29 ribu Wajib …

  4. Sinergi dengan RSUD, Pajak Cilacap Adakan Sosialisasi PMK 168

    … kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. PMK diterbitkan agar bisa … Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh). Kemudian Rakhmat mempraktikkan secara langsung skema …

  5. DJP Jelaskan Relaksasi Sanksi Pajak terkait Masa Transisi Coretax

    … relaksasi sanksi administratif atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang … “Keterlambatan atas penyetoran pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26 (Masa Pajak Januari …

  6. KPP Kramat Jati Pandu Pembuatan Bukti Potong Instansi Pemerintah

    … dapat lebih mudah dalam menerapkan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari pegawai PNS dan Non-PNS sehingga … kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah sebagai pemotong PPh para pegawai,” ungkap Kepala Seksi Pelayanan Nur …

  7. Kanwil Jakpus Lakukan Edukasi di Kemendag RI

    … yang digunakan untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai … bagi masyarakat (pegawai) karena penghitungan kewajiban PPh Pasal 21 setahun menggunakan tarif yang sama dengan …

  8. KP2KP Mamasa Kupas Tuntas Jenis-Jenis Pekerja

    … tarif pajak untuk pekerja dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Seperti yang telah diketahui terdapat 3 jenis pekerja yang diatur dalam PPh 21 yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan …

  9. KP2KP Caruban Buka Kelas Pajak Dadakan untuk 150 Bendahara

    … mendatangi KP2KP Caruban untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 (Senin, 20/1). Bendahara yang hadir merupakan bendahara … karena ini merupakan hari terakhir pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember yang wajib dilaporkan meskipun …

  10. Pajak Ranai Sosialisasikan Kewajiban Bendahara di Islamic Center Natuna

    … pemerintah, skema Tarif Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21 TER), dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan … berharap bendahara telah memahami dengan baik terkait skema PPh 21 TER yang mulai dijalankan bulan Januari 2024, …