Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …   Pasal I   … pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH) dan …

  2. 72 Instansi Ikuti Sosialisasi e-Bupot Unifikasi KPP Semarang Candisari

    … Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Identitas … Aplikasi e-Bupot Unifikasi mencakup SPT PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 26 dan Pajak Pertambahan …

  3. Gelapkan Pajak Rp476 Juta, DJP Serahkan Tersangka ke Kejati

    … Kejati Samarinda, 06 Juni 2023 – Tim Penyidik Pegawai … Tersangka JIM melalui CV AP diduga kuat telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 39 ayat (1) huruf i …

  4. Menyambut Tahun 2024: Tanggung Jawab dan Persiapan yang Diperlukan oleh Wajib Pajak

    … Kamis, Januari 18, 2024 - 17:04 Oleh: Eko … Tanggungan Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

    sikka_830351166 - 01/18/2024 - 17:04

  5. Pajak dan Pencegahan Tengkes

    … sebagai wajib pajak instansi pemerintah. Mengacu Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang … atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15. Praktis, mekanisme ini …

    sikka_830203320 - 12/06/2023 - 08:09

  6. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …       18. Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di …

  7. Tarif PPN untuk Penetapan HPS

    … 2022 tarif PPN naik, semula 10% menjadi 11%. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 … 12%, China 13%, Arab Saudi 15%, Pakistan 17%, dan India 18%. Penetapan HPS …

    sikka_060089346 - 01/11/2023 - 03:12

  8. PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL

    … Surat Menteri Perdagangan Nomor : 100/M/II/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 dan Nomor : 649/M-DAG/8/2005 tanggal 11 …     Pasal 1   … dan nama produsen/eksportir barang sebagai dimaksud pada ayat (1) serta besarnya Bea Masuk Anti Dumping yang …

  9. PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA BERDAULAT PAPUA NUGINI UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN)

    … Peraturan Presiden 18 TAHUN 2012 Tanggal Peraturan … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik …

  10. Samakan Persepsi, KPP Madya Malang Gelar Edukasi Transfer Pricing

    … Pricing) adalah peraturan perpajakan di  Indonesia dalam Pasal 18 ayat(4) Undang Undang PPh; Pasal 2 ayat (2) Undang Undang …