KETIDAKPATUHAN PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN DOMESTIK

Sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-135/PJ/2020 hal Pemberitahuan terkait Kewajiban Pelaporan Informasi bagi Lembaga Keuangan Pelapor, dan berdasarkan hasil penelitian atas Laporan yang telah disampaikan oleh LK Pelapor, terdapat anomali data khususnya untuk kepentingan domestik, maka LK Pelapor perlu memperhatikan beberapa hal berikut dalam penyusunan Laporan sehingga tidak perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Beberapa anomali data tersebut adalah sebagai berikut:

1. terdapat jumlah saldo bunga bernilai negatif;
2. terdapat nilai saldo Rekening Keuangan tetapi kolom penghasilan lainnya kosong, contoh: terdapat nilai saldo simpanan, namun kolom bunga kosong;
3. terdapat nomor rekening yang digunakan lebih dari satu (1) identitas (nasabah);
4. terdapat nomor CIF yang digunakan lebih dari satu (1) identitas (nasabah);
5. terdapat saldo rekening dengan penulisan berulang, contoh: 123.456.789, 444.444.444, 888.888.888;
6. terdapat NIK yang tidak sesuai (matching) dengan tanggal lahir yang dilaporkan;
7. terdapat penulisan tahun lahir yang tidak lazim, contoh: 1900; dan
8. nomor CIF tidak ada, misal untuk LK Pelapor yang memiliki fungsi lebih dari satu, untuk fungsi depository dilaporkan nomor CIF-nya, tetapi untuk fungsi custodial tidak dilaporkan nomor SID-nya

Selain anomali data sebagaimana dimaksud di atas, LK Pelapor perlu memperhatikan kembali pengisian data-data sebagai berikut:

1. NIK diisi dengan Nomor Induk Kependudukan yang terdiri dari enam belas (16) digit sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. SIUP diisi dengan dengan nomor Surat Izin Usaha Perdagangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. SITU diisi dengan nomor Surat Izin Tempat Usaha sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah terkait yang mengatur mengenai Surat Izin Tempat Usaha;
4. Saldo atau nilai Rekening Keuangan diisi sesuai dengan mata uang yang disampaikan dan bukan dalam bentuk konversi ke dalam mata uang Rupiah, begitu pula dengan pengisian pada kolom bunga, dividen, penghasilan bruto, dan penghasilan lainnya;
5. Nama lain pemegang Rekening diisi dengan nama lain Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi seperti nama keturunan suku tertentu;
6. Tanggal lahir bagi Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi diisi sesuai dengan data tanggal lahir pada NIK yang digunakan; dan
7. Untuk Laporan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Internasional, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1. ResCountrycode untuk rekening keuangan yang dikategorikan sebagai undocumented account diisi dengan ID (Indonesia); dan
   2. Masih terdapat kesalahan penulisan format XML pada MessageRefID dan DocRefID.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIDAKPATUHAN PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL/ IMPLEMENTASI AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION (AEOI)