"Selamat datang di laman informasi Exchange of Information (EOI) tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan. Semua informasi mengenai EOI dapat Anda peroleh di sini"


.

Update

Tanggal Jenis Pelaporan Hal
12 Juli 2019 Otomatis

Breaking News

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Rangka Pelaporan Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Pelaksanaan Perjanjian Internasional (klik di sini)
9 Mei 2019 Otomatis Katalog Error Aplikasi Portal EOI (tautan)
22 April 2019 Otomatis Materi Paparan Petunjuk Bagi LJK Lainnya dan Entitas Lain Dalam Melakukan Proses Validasi Secara Mandiri (Self Validation) Atas Pelaporan Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Pelaksanaan Perjanjian Internasional (tautan)
18 April 2019 Otomatis Petunjuk Bagi LJK Lainnya dan Entitas Lain Dalam Melakukan Proses Validasi Secara Mandiri (Self Validation) Atas Pelaporan Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Pelaksanaan Perjanjian Internasional (tautan)
10 April 2019 Otomatis Materi Bimbingan Teknis AEOI Pelaporan Domestik Periode 2018 (tautan)
8 April 2019 Otomatis User manual portal EOI (tautan)
28 Maret 2019 Otomatis Template isian Excel untuk penyampaian laporan informasi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (tautan)
File XSD untuk penyampaian laporan informasi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (tautan)
Contoh pengisian elemen XML untuk penyampaian laporan informasi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (tautan)
25 Maret 2019 Otomatis Pembaruan Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dalam rangka AEOI (PENG-04/PJ/2019) (tautan)
28 Februari 2019 Otomatis Petunjuk Pengisian XML untuk Penyampaian Laporan Informasi Keuangan untuk Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan (tautan)

Jenis Pelaporan Informasi Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lain, dan/atau Entitas Lain yang meliputi penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan berdasarkan permintaan.


 



Cakupan

Akses informasi keuangan yang diperoleh dari penyampaian laporan informasi keuangan secara otomatis dalam rangka:

  1. untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  2. pelaksanaan perjanjian internasional atau disebut Automatic Exchange of Information (AEOI).

 

Subjek Pelaporan

Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis wajib dilakukan oleh lembaga keuangan (lembaga keuangan pelapor) yang meliputi:

  1. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) - sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian yang diatur dalam UU OJK;
  2. LJK Lainnya - lembaga jasa lainnya sebagaimana diatur dalam UU OJK; dan
  3. Entitas Lain - lembaga keuangan sesuai standar Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional.

yang menjalankan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi, dan Entitas Investasi.

 

Subjek Pendaftaran

Lembaga Keuangan Pelapor maupun Lembaga Keuangan Nonpelapor wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pendaftaran dilakukan paling lama akhir bulan Februari tahun kalender berikutnya setelah kriteria sebagai LK Pelapor maupun Nonpelapor terpenuhi.


Saluran

Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Formulir Elektronik melalui:

  1. Laman Portal EOI; atau
  2. KPP atau KP2KP secara langsung maupun lewat pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir,

Portal EOI

Portal EOI


Petunjuk Pendaftaran

Syarat

Laporan informasi keuangan secara otomatis, paling sedikit memuat informasi berupa:

  1. identitas pemegang Rekening Keuangan;
  2. nomor Rekening Keuangan;
  3. identitas Lembaga Keuangan Pelapor;
  4. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan
  5. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan.

Rincian mengenai informasi-informasi tersebut tercantum dalam Lampiran Huruf G PER-04/PJ/2018.

 

Media

Pelaporan informasi keuangan secara otomatis, dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan format:

  1. Extensible Markup Language (XML); atau
  2. Excel Binary File Format (xls),

dan dilakukan pengamanan atau enkripsi dengan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (unduh di sini)

 

Mekanisme Pelaporan

Laporan informasi keuangan secara otomatis disampaikan melalui:

  1. mekanisme elektronik secara online melalui laman Ditjen Pajak atau laman lain yang ditentukan Ditjen Pajak; atau
  2. mekanisme nonelektronik secara langsung ke KPDE atau melalui KPP.

Lebih lengkap mengenai prosedur penyampain pelaporan mengacu pada Lampiran Huruf H PER-04/PJ/2018.

Mekanisme Nonelektronik

Untuk penyampaian dengan mekanisme nonelektronik, dokumen disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format Portable Document Format (PDF) yang berupa:

  1. laporan disertai surat pernyataan penyampaian laporan yang telah ditandatangani dalam hal terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan; atau
  2. surat pernyataan penyampaian laporan yang telah ditandatangani dalam hal tidak terdapat rekening keuangan yang dilaporkan.
Untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional (AEOI), LK Pelapor menyampaikan satu laporan menyampaikan satu laporan untuk masing-masing negara domisili yang merupakan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan.

 

Portal Pelaporan Elektronik

Pelaporan AEOI

Portal ini digunakan untuk melaporkan informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional atau Automatic Exchange of Information (AEOI)


Masuk

Pelaporan Domestik

Portal ini digunakan untuk melaporkan informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Masuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negara Yurisdiksi

Dari 100 negara yang berkomitmen untuk melakukan pertukaran data dalam rangka keterbukaan informasi, saat ini terdapat XX negara yang merupakan negara yurisdiksi pelaporan bagi informasi transaksi keuangan di Indonesia. Di bawah ini daftar negara-negara yurisdiksi pelaporan dikategorikan berdasarkan teritori. Daftar penuh negara-negara yurisdiksi dapat diakses melalui link ini.

Afrika



 

 


Lain-lain


Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Rangka Pelaporan Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Pelaksanaan Perjanjian Internasional

 

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, diberitahukan hal-hal berikut:

  1. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Lembaga Keuangan Pelapor diwajibkan menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk pelaksanaan perjanjian internasional paling lambat tanggal 1 Agustus 2019 melalui Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) Otoritas Jasa Keuangan.
  2. Untuk meningkatkan kualitas data dan informasi yang dilaporkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor agar memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum), maka telah dipasang beberapa validasi pada sistem SiPINA-OJK.
  3. Beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian Lembaga Keuangan Pelapor adalah antara lain:
    1. Sampai dengan 1 Agustus 2019, apabila terdapat koreksi atau pembetulan atas laporan, maka Lembaga Keuangan Pelapor harus menyampaikan ulang seluruh laporannya dan laporan tersebut akan dianggap sebagai laporan baru (bukan pembetulan) yang akan menggantikan seluruhnya laporan yang telah disubmit sebelumnya.
    2. SiPINA akan dibuka sampai tanggal 1 Agustus 2019 untuk Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan laporan. Setelah itu SiPINA akan ditutup untuk pelaporan, dan akan dibuka kembali pertengahan bulan Oktober 2019 khusus bagi Lembaga Keuangan Pelapor yang perlu untuk memperbaiki laporannya.
    3. Untuk mengisi alamat lembaga keuangan maupun alamat nasabah, Lembaga Keuangan Pelapor diminta hanya mengisi elemen AddressFree(semua alamat dari nama perumahan, nama jalan, kelurahan, kecamatan, kota, propinsi, dan kodepos masuk kedalam AddressFree) dan tidak mengisi elemen AddressFix sama sekali. Bagi yang menggunakan XML, mohon dihapus tag AddressFix.
    4. Account-NumberType tidak perlu diisi, untuk menghindari kesalahan pengisian.
    5. Harap perhatikan pemilihan Currencyuntuk Balance dan Payment, pastikan sudah benar.
    6. Untuk nasabah entitas atau perusahaan, harap perhatikan Account-HolderType. Apabila CRS101, maka data controlling person wajib diisi, sedangkan apabila kodenya adalah CRS102 atau CRS103, maka data controlling person tidak boleh diisi.
  4. Terkait dengan pengklasifikasian suatu rekening sebagai undocumented account, Lembaga Keuangan Pelapor diminta untuk berhati-hati dalam menetapkan bahwa suatu rekening adalah undocumented account. Harap perhatikan hal-hal sebagai berikut.
    1. Yang dapat digolongkan sebagai undocumented account hanyalah Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh Orang Pribadi (Individu) (lihat Lampiran I huruf D angka 2 PMK 70/2017 stdtd PMK 19/2018).
    2. Saat melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan (due dilligence), apabila penanda (indicia)yang ditemukan dalam pencarian elektronik hanya instruksi “hold mail” (“hold mail” instruction) atau alamat “in-care-of” (“in-care-of” address), dan tidak ada alamat lain, serta juga tidak ada penanda (indicia) lain maka Lembaga Keuangan Pelapor harus melakukan pencarian dokumen fisik atau meminta pernyataan diri (self-certification) atau dokumen pembuktian dari pemegang Rekening Keuangan tersebut.
    3. Dalam hal tidak ditemukan penanda (indicia) pada pencarian dokumen fisik, dan pernyataan diri (self-certification) atau dokumen pembuktian tidak berhasil diperoleh, maka Lembaga Keuangan Pelapor melaporkan Rekening Keuangan tersebut sebagai Rekening Keuangan tidak terdokumentasi (undocumented account).
    4. Setiap rekening yang diklasifikasikan sebagai undocumented account,  ResCountryCode nya harap diisi dengan ID, dan saat pemilihan negara tujuan pelaporan di aplikasi SiPINA, harap untuk mencentang ID juga.
  5. Harap membaca detil petunjuk pengisian yang ada di SiPINA.
  6. Terkait dengan nasabah yang merupakan Entitas nonkeuangan pasif, Pasal 7 ayat 6 PMK 70/2017 stdtd PMK 19/2018 menyatakan bahwa entitas nonkeuangan pasif adalah:
    1. Entitas yang bukan merupakan entitas nonkeuangan aktif; dan
    2. Entitas Investasi yang negara domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan.
  7. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka lembaga keuangan juga diwajibkan untuk mencari Pengendali Entitas (Controlling Person) atas nasabah yang merupakan Entitas Investasi yang negara domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan.

    Harap perhatikan daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan sesuai PENG-05/PJ/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan Dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange Of Financial Account Information).

Sanksi

Sanksi

 

Terhadap LK yang tidak melakukan kewajiban, dikenakan sanksi sebagai berikut:
Klarifikasi diterbitkan apabila: tidak memenuhi kewajiban prosedur identifikasi rekening keuangan, tidak memenuhi kewajiban dokumentasi, dan/atau pemalsuan dokumen atau pengurangan terhadap informasi yang wajib dilaporkan.
Teguran tertulis diterbitkan dalam hal: klarifikasi tidak dipenuhi atau jawaban klarifikasi tidak sesuai permintaan, kewajiban pelaporan informasi secara otomatis tidak dipenuhi, dan/atau permintaan informasi/bukti/keterangan tidak dipenuhi.
Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dilakukan apabila atas teguran tertulis yang diterbitkan DJP tidak diindahkan dan ditemukan indikasi bahwa LJK: diduga melakukan pelanggaran, tidak menyampaikan laporan informasi keuangan secara otomatis, dan tidak memberikan informasi/bukti/keterangan berdasarkan permintaan.

Perlindungan Kerahasiaan Data dan Informasi

Terhadap Data dan Informasi yang diperoleh dari LJK, berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

Informasi yang diterima/diperoleh dari LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain digunakan sebagai BASIS DATA PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK;
Informasi yang diterima/diperoleh dari LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain WAJIB DIJAGA KERAHASIAANNYA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional;
Pejabat pajak dan tenaga ahli di bidang perpajakan DILARANG MEMBOCORKAN, MENYEBARLUASKAN, DAN/ATAU MEMBERITAHUKAN kepada pihak yang tidak berwenang; dan
Pejabat pajak dan tenaga ahli di bidang perpajakan YANG MELANGGAR kewajiban merahasiakan DIPIDANA dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan PASAL 41 UU KUP.
 Perlindungan Kerahasiaan Data dan Informasi

 

 


Download

Undang-Undang

  UU Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (269.87 KB)

 

 

Peraturan Menteri Keuangan

  Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. (3.13 MB)

  Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. (1.99 MB)

  Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. (4.2 MB)

 

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

  Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis. (14 MB)

 

 

Pengumuman

  Nomor PENG-04/PJ/2019 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information). (159 KB)

  Nomor PENG-05/PJ/2018 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information). (861 KB)

  Nomor PENG-04/PJ/2018 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan, Jenis Lembaga Keuangan NonPelapor, dan Jenis Rekening Keuangan yang Dikecualikan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information). (5.28 MB)

 


Pertanyaan lebih lanjut, melalui:

 

 

 

 

 


 Kantor Pelayanan Pajak

 Kring Pajak 1500200

 eoi@pajak.go.id