Indonesia Menyongsong Pajak Karbon

Oleh: Muhamad Satya Abdul Aziz, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pajak karbon menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian oleh berbagai negara, salah satunya Indonesia. Isu ini terus berkembang karena kekhawatiran negara-negara global mengenai perubahan iklim yang memberikan dampak negatif bagi kehidupan, keberagaman hayati, dan keberlangsungan hidup manusia.

Salah satu langkah yang dapat diterapkan dan saat ini menjadi sorotan global adalah penerapan pajak karbon. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung dan berupaya untuk menerapkan pajak karbon ini. Indonesia juga telah membuat regulasi yang mengatur pajak karbon ini. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Namun, masih terdapat pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat yaitu sudah siapkah Indonesia dalam menerapkan pajak karbon ini?

Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar fosil, seperti bensin, gas, avtur, dan lain-lain. Pajak karbon bertujuan untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih ke aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon dan untuk mengurangi emisi karbondioksida (CO2) yang saat ini menjadi penyebab utama perubahan iklim.

Urgensi Penerapan

Pajak karbon dianggap sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang efektif untuk mengurangi emisi karbondioksida (CO2). Dengan diterapakannya pajak karbon ini diharapkan dapat mengendalikan emisi gas rumah kaca, mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam Persetujuan Paris, dan meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan dan bantuan sosial bagi masyarakat Indonesia. Pajak karbon ini diterapkan dengan memberikan pajak kepada perusahaan atau individu yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Indonesia telah melakukan beberapa langkah persiapan dalam menerapkan pajak karbon. Berikut ini adalah beberapa persiapan tersebut.

1. Melakukan Studi Kelayakan dan Penyusunan Rancangan Regulasi

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah melakukan studi kelayakan tentang penerapan pajak karbon di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari penerapan pajak karbon, serta mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang akan dikenakan pajak. Berdasarkan studi tersebut, pemerintah telah menyusun rancangan regulasi awal tentang pajak karbon. Rancangan ini masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor industri, akademisi, dan organisasi non-pemerintah.

2. Melakukan Pengembangan Sistem Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV)

Indonesia telah memulai upaya untuk mengembangkan sistem MRV emisi karbon yang lebih baik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui Proyek Penguatan Kapasitas Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia atau Proyek MVP yang didanai oleh Uni Eropa. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia dalam mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data emisi GRK secara akurat dan transparan. Hal ini merupakan langkah penting dalam persiapan penerapan pajak karbon, karena sistem MRV yang baik akan memastikan pengenaan pajak yang adil dan efektif.

Baca juga:
Pajak Karbon dan Upaya dalam Menjaga Lingkungan
Pajak Karbon atas E-book? Yang Bener Aje!
Pajak Karbon, Sebuah Solusi yang Adaptif?
Cap and Tax, Cara Inovatif Indonesia dalam Mengatasi Eksternalitas Karbon
Implementasi Pajak Karbon Pasca-Berlakunya Bursa Karbon
Pajak Karbon sebagai Solusi Pengurangan Emisi Karbon
Pajak Karbon, Solusi Polusi Udara
Mengenakan Pajak Karbon agar Kopi Tidak Langka
 

3. Melakukan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi penerapan pajak karbon. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembentukan Direktorat Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (PED) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat ini bertugas untuk mengkoordinasikan upaya mitigasi perubahan iklim, termasuk persiapan penerapan instrumen ekonomi seperti pajak karbon. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pejabat dan staf terkait untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam pengelolaan pajak karbon.

4. Melakukan Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pemerintah Indonesia telah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terkait rencana penerapan pajak karbon. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan sektor industri tentang manfaat dan dampak pajak karbon, serta untuk mendapatkan masukan dan membangun dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Konsultasi publik telah dilakukan dengan melibatkan asosiasi industri, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya untuk mengatasi kekhawatiran dan menjelaskan strategi kompensasi atau insentif yang akan diberikan kepada sektor-sektor yang terdampak.

Penerapan pajak karbon di Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan memenuhi komitmen penurunan emisi karbon. Pemerintah Indonesia pun telah melakukan beberapa persiapan seperti melakukan melakukan studi kelayakan dan penyusunan rancangan regulasi; melakukan pengembangan sistem monitoring, pelaporan, dan verifikasi (MRV); melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan; dan melakukan sosialisasi dan konsultasi publik. Persiapan ini adalah bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menerapkan pajak karbon kedepannnya. Dengan persiapan ini juga Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang siap dalam menerapkan pajak karbon dan memimpin upaya untuk mengatasi perubahan iklim melalui penerapan pajak karbon.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.