Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Bersama UpRadio, KPP Madya Dua Semarang Jelaskan Layanan DJP

    … itu menu pra pelaporan dan pembuatan bukti potong baik PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 bisa dilakukan di menu …

  2. Tanpa Bendahara Desa, Kades Turatea Laksanakan Kewajiban Perpajakan Desa

    … atas pengelolaan dana desa seperti Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji serta honorarium, PPh pasal 23 atas jasa, PPh pasal 22 dan Pajak Pertambahan …

  3. Gandeng KPU Konawe Selatan, Kantor Pajak Kendari Laksanakan Sosialisasi

    … cara pelaksanaan kewajiban pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemotongan PPh Pasal 23, dan tarif efektif rata-rata (TER) PPh Pasal 21. Materi …

  4. DJP Jabar I Sosialisasikan Insentif Pajak kepada UMMI

    … kepada wajib pajak diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 atau PPh Final UMKM DTP, PPh Final Jasa …

  5. KPU Balikpapan Gelar Bimtek Perpajakan

    … tahapan Pemilu yang diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas terkait gaji, honor, dan tunjangan, PPh Pasal 22 atas pembelian barang, PPh Pasal 23 atas sewa dan jasa, PPh Pasal 4 (2) final, hingga Pajak …

  6. KPP Balikpapan Barat Simak Proses Bisnis Perusahaan Pengolah Beton

    … oleh konsumen di mana hal ini terutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 atas pelayaran. Untuk distribusi barang olahan ke … penggunaan armada untuk pengantaran terutang PPh Pasal 23. Pembelian chemical PT AJB dikenakan PPN Pajak …

  7. Pajak Banten Fasilitasi Coaching Clinic Perpajakan bagi Penyelenggara KUPVA BB

    … yang benar dan tepat, terutama terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25. Sebagai narasumber …

  8. NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 10 JANUARI 1999

    … 1999.   Pasal 1 Nilai Kurs … Rp. 26.036,49 Untuk dinar Kuwait (KWD) 1,- 23. Rp. 154,79 Untuk rupee Pakistan (PKR) 1,- 24. … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  9. NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 SAMPAI DENGAN 9 JANUARI 2000

    …   Pasal 1 Nilai Kurs … Rp. 22.839,31 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1,- 23. Rp. 133,66 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1,- 24. … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  10. NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 JANUARI 2001

    …   Pasal 1 Nilai Kurs …   Pasal 2 Dalam hal kurs … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …