Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. KETENTUAN TERKAIT PEMBERLAKUAN PMK 128/PMK.010/2019

    … JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; 5251609; … Kegiatan Vokasi bukan lampiran atau kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan. Laporan tersebut disimpan dalam berkas WP. … Jumlah fasilitas PMK-128 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan ketentuan:   a. …

  2. Media Gathering DJP Jawa Timur II: Fokus Penuhi Target Penerimaan 2024, Ajak Media Wujudkan Masyarakat Sadar APBN

    … Sadar APBN Sidoarjo, 21 November 2024 – Kanwil DJP Jawa Timur II (DJP Jatim … sebesar 83% (termasuk bea dan cukai), sedangkan Pajak (PPh dan PPN) sebesar 71,5%. Peran ini perlu adanya kepatuhan … atau dibayarkan ke kas negara.Target penerimaan PPN dan PPh tahun 2024 sebesar Rp 1.988 T, sedangkan tahun 2025 …

  3. DJP Edukasi Bendahara Sekretariat DPRD se-Kalbar

    … dan diskusi perpajakan mengenai tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pimpinan dan … pada kegiatan ini menjelaskan mengenai tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada …

  4. Kunjungi RSUD, KP2KP Majenang Gelar Sosialisasi dan Pojok Pajak

    … sosialisasi terkait penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 profesi dokter dan asistensi pelaporan Surat … memberikan sosialisasi dan edukasi terkait penghitungan PPh Pasal 21 profesi dokter. Semoga acara ini dapat …

  5. Sampai Dengan 31 Agustus 2024 Kanwil DJP Jakarta Utara Capai Penerimaan 36,03 Triliun Rupiah

    … sebesar 7,03% (yoy), utamanya disumbang oleh penurunan pada PPh Non Migas sebesar 9,83% (yoy), dimana penerimaan dari PPh Non Migas terhimpun sebanyak Rp465,92 triliun atau … Untuk pajak transaksional, PPh Pasal 21 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 22,94% (yoy). …

  6. Pajak Serpong Giat Sosialisasi TER

    … kerja) dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21, memudahkan penerima penghasilan (pegawai) untuk melakukan pengecekan kebenaran pemotongan PPh, serta memudahkan pembangunan sistem administrasi …

  7. PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008

    … 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Lainnya … Tag Peraturan 2001-PPh Umum 2000-Semua PPh

  8. Pajak Badung Utara Edukasi e-Bupot ke Bendahara Desa

    … laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan aplikasi e - Bupot Instansi Pemerintah yang … dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan PPh 21 dan unifikasi, serta mengisi dan menyampaikan SPT …

  9. Pajak atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: RP24,99 Triliun

    … RP24,99 Triliun Jakarta, 21 Juni 2024 – Hingga 31 Mei 2024, pemerintah mencatat … kripto tersebut terdiri dari Rp351,34 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan … tahun 2024. Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT …

  10. Sambil Ngopi, 20 Kaur Keuangan Cilongok Dapatkan Sosialisasi Pajak

    … kepada b endahara terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan terbaru yakni Peraturan … dengan menyampaikan materi terkait perubahan terbaru dalam PPh 21, sementara  Dodi mempraktikkan pembuatan bukti …