Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Edukasi Coretax, KP2KP Bontosunggu Gandeng Bendahara Desa

    … Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu bersama Tim Penyuluh Pajak … bahwa Coretax DJP merupakan sistem inti administrasi perpajakan berbasis digital yang menjadi bagian dari reformasi perpajakan nasional. …

  2. Politeknik Harber Tegal Kunjungi Kantor Pajak, Pahami Coretax DJP

    … kepada sivitas akademika mengenai proses bisnis pelayanan perpajakan dan implementasi sistem inti perpajakan, Coretax DJP. Didampingi … utama yang disampaikan dalam kunjungan ini adalah mengenai Reformasi Perpajakan dan implementasi Coretax DJP yang sudah …

  3. Perangkat Desa se-Takalar Ikuti Sosialisasi dan Pemantauan Dana Desa

    … Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar bersama Kantor Pelayanan Pajak … dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa se-Kabupaten Takalar, bertempat di … dan hubungannya dengan dana desa. Sementara itu, materi Reformasi Perpajakan disampaikan oleh Kepala Seksi …

  4. Edukasi Coretax, Pajak Pademangan Buka Kelas Online

    … sistem layanan administrasi yang menjadi bagian dari reformasi perpajakan. Seluruh layanan perpajakan seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan dan …

  5. Pemilik Ganesha Operation: “Pelayanan Madya Bandung Cepat dan Responsif”

    … Dalam acara yang mengusung tema “Sukseskan Reformasi Perpajakan untuk Indonesia Maju” tersebut, Bob Foster … ujar Bob. Dengan peraturan perpajakan yang bersifat dinamis, pemilik salah satu lembaga …

  6. KP2KP Painan Gelar Bimtek Coretax bagi Nagari di Koto XI Tarusan

    … Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang tertib dan berbasis digital di tingkat … nagari, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Painan kembali menyelenggarakan kegiatan … Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan nasional. Sistem ini memungkinkan …

  7. KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 YANG TERUTANG DAN/ATAU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2024 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DALAM RANGKA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1947) DAN HARI RAYA IDULFITRI 1446 HIJRIAH

    … dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun … Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 … Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi …

  8. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 174 /PMK. 01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … dalam rangka penguatan layanan informasi dan pengaduan perpajakan bagi Wajib Pajak, dinilai perlu dilakukan … dalam huruf b, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui … unit pelaksana teknis di bidang layanan pemberian informasi perpajakan, penanganan pengaduan, dan pemberian himbauan …

  9. UU HPP Bawa Kabar Baik Bagi Wajib Pajak Kepanjen

    … Pratama Kepanjen kembali menyelenggarakan kegiatan edukasi perpajakan bertajuk "Kelas Pajak Online : Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan" secara virtual di ruang penyuluhan KPP Pratama … Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) ini merupakan reformasi peraturan perpajakan menuju ketentuan yang lebih …

  10. KPP Pratama Semarang Gayamsari Gelar Kelas Pajak UU HPP

    … Undang (UU) No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting … mengoptimalkan penerimaan Negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang …