Search for pph pasal 23,

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Untung Besar Usaha Sarang Burung Walet, Kenali Kewajiban Perpajakan

    … Untuk tarifnya sudah diatur dalam Pasal 79, besaran maksimal pajak yang ditetapkan oleh … usaha pengambilan atau pengusahaan SBW antara lain PPN, PPh, dan PPh Final. PPN … pribadi . PPh Pasal 23 berupa sewa sehubungan dengan penggunaan …

    sikka_825070968 - 09/29/2022 - 12:11

  2. Bukan SKB, Surat Keterangan UMKM yang Perlu Diketahui

    … telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah … yang dilakukan dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dikenai PPh Final sebesar 0,5% yang terutang . Pelunasan pajak … dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP ; 2.     T elah …

    Anonim (Belum diperiksa) - 11/12/2018 - 14:59

  3. WP Ingin Bayar Pajak Daerah, KP2KP Pinrang Beri Penjelasan

    … jasa katering. “Selain merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, jasa katering, meliputi semua kegiatan pelayanan …

  4. Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Barat Periode November 2024 Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi

    … 2024 dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 yang  menyebabkan pemberlakuan tarif efektif PPh … dengan tahun lalu periode yang sama. Sebaliknya, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Badan, dan PBB tumbuh negatif …

  5. PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN

    … Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor … Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  6. Menilik Pajak dari Balik Buah Sawit

    … bila dilaksanakan oleh pihak ketiga (Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN) atau …

    sikka_813300152 - 03/22/2024 - 09:54

  7. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 … 2016     Pasal 1     (1) … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  8. Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Barat Periode Agustus 2024

    … 2024 dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 yang  menyebabkan pemberlakuan tarif efektif PPh … PBB Perkebunan sebesar Rp 49,85 M. Sebaliknya, PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh negatif dibandingkan …

  9. Permudah Wajib Pajak, KPP Pratama Bangkinang Adakan Sosialisasi e-Bupot

    … melalui jasa pengiriman, kini wajib pajak bisa melaporkan PPh pasal 23 dengan satu layanan melalui DJP Online. … sekaligus terintegrasi dengan pembuatan SPT Masa PPh Pasal 23, pembenahan kualitas data pihak ketiga, dan peningkatan …

  10. Timbulkan Kerugian Negara, Terpidana Penggelapan Pajak di Jakarta Utara Didenda Rp3 Miliar

    … tidak lengkap, (2) tidak menyetorkan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong dan tidak menyampaikan … PPh pasal 4 ayat (2), dan (3) tidak menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan tidak menyampaikan SPT masa PPh …