Search for pph 21

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

    … lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; … atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.     … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  2. Perkuat Fondasi Fiskal Daerah: Kanwil DJP Papabrama Tingkatkan Kinerja Penerimaan Pajak di Sisa Tahun 2025

    … Terhadap Target PPh Non Migas 1.087,47 … 32,42% PPh Pasal …

  3. KPP Tabanan dan KP2KP Negara Adakan Penyuluhan Bendahara

    … untuk memberikan edukasi perpajakan tentang Kompensasi PPh Pasal 21 dan Pembuatan Bukti Potong A2 di Kantor Bupati Jembrana, … yang dilakukan apabila terjadi kelebihan pembayaran dalam PPh Pasal 21. Masih banyak ditemukan kesalahan dalam …

  4. Quo Vadis Angsuran Pajak Karyawan

    … Apakah benar saya mempunyai kewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25?” Melalui tulisan ini saya mencoba … tiap Masa Pajak Adakah kewajiban pajak (angsuran PPh Pasal 25) yang harus dipenuhi WP OP Karyawan pada tiap … Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut …

    Anonim (Belum diperiksa) - 08/23/2018 - 17:41

  5. Tingkatkan Kepatuhan OPD, KPP Palu Bersinergi dengan BKAD Sigi

    … menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Bukti Potong PPh 21 di Kabupaten Sigi (Senin, 28/6) . … tertib administrasi dan menyampaikan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tepat waktu dan menerbitkan bukti pemotongan …

  6. Live Instagram, KPP Madya Dua Jakut Sosialisasikan Aturan Terbaru

    … sosialisasi terkait aturan terbaru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui Live Instagram di akun media sosial … dan edukasi kepada masyarakat tentang perubahan aturan PPh Pasal 21 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. …

  7. Pajak Kolaka Kupas Tuntas TER Anggota DPRD Kolaka

    … Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bertempat di Aula Gedung DPRD Kabupaten Kolaka yang … Penyuluh KPP Pratama Kolaka, menjelaskan bahwa TER PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 …

  8. 82. Bagaimana Pelaksanaan PP 36 TAHUN 2017?

    … 36 Tahun 2017 mengatur tentang Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan tertentu berupa … akhir tahun pajak terakhir belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18(2) UU Pengampunan … dimaksud Pada huruf b, paling banyak Rp. 4,8 miliar. 21. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan bebas menurut …

  9. Bendahara se-Kabupaten Luwu Timur Antusias Ikuti Bimtek Perpajakan

    … menggelar Bimbingan Teknis  untuk menyusun SPT Masa PPh Pasal 21 dan membuat bukti potong 1721 A2 untuk Aparat Sipil … menyampaikan materi mengenai pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21. Materi disampaikan sebagai pembelajaran untuk …

  10. KPP Muara Teweh Sosialisasikan TER kepada Bendahara Instansi Pemerintah

    … sosialisasi perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Aula BPKAD, Kabupaten … pemerintah tentang kewajiban perpajakan utamanya terkait PPh 21 TER yang baru berlaku efektif pada 1 Januari 2024. …