Jakarta, 14 Juli 2025 – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMK-37/2025).
Dalam rangka memperingati Hari Pajak Tahun 2025, serta dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah termasuk dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi dalam bidang keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bermaksud menyelenggarakan Lomba Menulis Artikel Perpajakan Tahun 2025 dengan tema “Masa Depan Penerimaan Negara di Era Digital”.
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat pengguna layanan, kami sampaikan hal sebagai berikut.
Sehubungan dengan implementasi aplikasi administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP), dengan ini kami sampaikan pembaruan sistem informasi tersebut sampai dengan tanggal 20 April 2025 sebagai berikut.
Jakarta, 12 April 2025 – Sampai dengan 11 April 2025 pukul 23.59 total SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 13.008.448 SPT atau tumbuh 3,26% dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut terdiri dari 12,63 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 380,53 ribu SPT Tahunan badan.
Jakarta, 1 April 2025 – Sampai dengan 1 April 2025 pukul 00.01 total SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 12,34 juta SPT. Angka tersebut terdiri dari 12 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 338,2 ribu SPT Tahunan badan.
Dalam rangka menjaga keandalan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya aplikasi Coretax DJP, kami sampaikan hal sebagai berikut.
Jakarta, 25 Maret 2025 – Pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pen