Search for pph pasal 23,

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Sosialisasi Kewajiban Potput, Pajak Bintuhan Adakan Rekonsiliasi Desa

    … atas sewa alat berat dari CV dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dan atas honorarium kader-kader kegiatan dipotong PPh …

  2. Alami Perbedaan Pengertian, Desa Arungkeke Konsultasi dengan Pajak Bontosunggu

    … itu bukan termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Jasa katering atau jasa boga adalah penyediaan … minuman dari warung itu harusnya tidak dikenakan PPh pasal 23,” jawab Aries. “Setelah ini akan …

  3. Sinergi dengan Disparpora, KPP Tasikmalaya Edukasikan Coretax DJP

    … penetapan hak akses, pembuatan bupot Pajak Penghasilan (PPh), dan pelaporan SPT Masa. “Saat … ujar Danial, dapat membuat bupot PPh seperti PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan bupot lainnya melalui menu …

  4. Kantor Pajak Ketapang Beri Edukasi Pajak Untuk Koperasi Kebun Sawit

    … yang harus dilaporkan oleh Koperasi Kebun Sawit diantara PPh Pasal 21 untuk Gaji Karyawan, PPh Pasal 22 Atas Pembelian … perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan, PPh Pasal 23 sehubungan dengan Sewa peralatan berkebun dan imbalan …

  5. Mengklasifikasikan Belanja Makan Minum Bendahara Pemerintah

    … Wednesday, January 11, 2023 - 02:40 Oleh:  Ahmad Bukhori … mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan jenis PPh 22 atau PPh 23 atas jasa katering. … minum dikenakan PPN? Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pada Pasal 4A ayat (2), seluruh jenis jenis barang yang tidak …

    sikka_810202845 - 01/11/2023 - 02:40

  6. Sewa Jasa Katering, Bendaharawan E-Bupot Subunit Datangi KP2KP Pinrang

    … termasuk sebagai jasa yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Silakan login menggunakan akun subunit … naik menjadi 4%, dari sebelumnya 2% untuk PPh Pasal 23,” tambah Aisyah. Dinas Pendidikan dan …

  7. PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

    … tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang …     23. APCC (Asian Pacific Coconut Community)    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  8. Media Briefing NTB Februari 2026: Kinerja Penerimaan Pajak Alami Trend Positif

    … penghasilan dan konsumsi domestik. Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar, sementara Pajak … disebabkan pemindahbukuan (PBk) atas deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM, sehingga bersifat administratif dan tidak … dengan realisasi Rp296,44 miliar dan tumbuh 273,1%. PPh Pasal 21 dan PPh Final masing-masing tumbuh 121,6% dan …

  9. Live Instagram, KPP Bintan Sosialisasikan Pajak UMK

    … aplikasi Instagram di Bintan, Kepulauan Riau (Rabu, 2/3). Kegiatan yang dimulai pukul 16.15 s.d. … Mahendra menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang … yang membayar pajak menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM mendapatkan fasilitas batas omzet tidak kena …

  10. Mengawali 2024, KP2KP Takalar Apresiasi Pelapor Pertama WP Badan

    … dengan menggunakan dasar perhitungan pajak berdasarkan PP 23, namun dengan berakhirnya jangka waktu 4 (empat) tahun … yang bersifat final maka wajib pajak akan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah terakhir dirubah …