Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

    … mengatur kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak sektor tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 dan pengenaan PPh final ditanggung Pemerintah untuk jasa konstruksi …       21. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib …

  2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

    … mengatur kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak sektor tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 dan pengenaan PPh final ditanggung Pemerintah untuk jasa konstruksi …       21. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib …

  3. Pojok Pajak DJP Jateng II Hadir di Solo Square Mall

    … di Solo Square Mall Surakarta, 21 Maret 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal … memerlukan bantuan untuk melaporkan SPT Tahunan khususnya PPh Orang sebelum batas waktu pelaporan berakhir. “Batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tetap 31 Maret 2025, meskipun bertepatan …

  4. Perkuat Fondasi Fiskal Daerah: Kanwil DJP Papabrama Tingkatkan Kinerja Penerimaan Pajak di Sisa Tahun 2025

    … Terhadap Target PPh Non Migas 1.087,47 … 32,42% PPh Pasal …

  5. JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

    … lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; … atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.     … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  6. KPP Tabanan dan KP2KP Negara Adakan Penyuluhan Bendahara

    … untuk memberikan edukasi perpajakan tentang Kompensasi PPh Pasal 21 dan Pembuatan Bukti Potong A2 di Kantor Bupati Jembrana, … yang dilakukan apabila terjadi kelebihan pembayaran dalam PPh Pasal 21. Masih banyak ditemukan kesalahan dalam …

  7. Quo Vadis Angsuran Pajak Karyawan

    … Apakah benar saya mempunyai kewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25?” Melalui tulisan ini saya mencoba … tiap Masa Pajak Adakah kewajiban pajak (angsuran PPh Pasal 25) yang harus dipenuhi WP OP Karyawan pada tiap … Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut …

    Anonim (not verified) - 08/23/2018 - 17:41

  8. Tingkatkan Kepatuhan OPD, KPP Palu Bersinergi dengan BKAD Sigi

    … menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Bukti Potong PPh 21 di Kabupaten Sigi (Senin, 28/6) . … tertib administrasi dan menyampaikan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tepat waktu dan menerbitkan bukti pemotongan …

  9. Live Instagram, KPP Madya Dua Jakut Sosialisasikan Aturan Terbaru

    … sosialisasi terkait aturan terbaru Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui Live Instagram di akun media sosial … dan edukasi kepada masyarakat tentang perubahan aturan PPh Pasal 21 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. …

  10. Pajak Kolaka Kupas Tuntas TER Anggota DPRD Kolaka

    … Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bertempat di Aula Gedung DPRD Kabupaten Kolaka yang … Penyuluh KPP Pratama Kolaka, menjelaskan bahwa TER PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 …