PENETAPAN RUMAH MURAH YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DITANGGUNG PEMERINTAH
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PEROLEHAN BARANG MODAL TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN-BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN TATA CARA, PENYAMPAIAN FAKTUR PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PEMBEBASAN DARI PEMILIKAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI (SKFLN) BAGI PERORANGAN WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SERTA PENGEMBALIAN (RESTITUSI) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN MINI BUS
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail