PENETAPAN RUMAH MURAH YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DITANGGUNG PEMERINTAH
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK SELAIN JASA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBORONG, JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI DAN JASA TELEKOMUNIKASI
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1988, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1988 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1988 DALAM MASA PERALIHAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN ATAU MAJALAH
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN KERTAS KORAN, SURAT KABAR DAN ATAU MAJALAH
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI DAN PANAS BUMI KEPADA PARA KONTRAKTOR YANG BELUM BERPRODUKSI
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 338/KMK.01/1985 TENTANG PENYETORAN BEA MASUK, PPN DAN PPN BARANG MEWAH PPh PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR DAN PENYETORAN CUKAI
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
PEMUNGUTAN DAN ATAU PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail