TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
Undang-Undang | | Aktif | Detail
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
POJOK PAJAK DAN MOBIL PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
PENETAPAN JUMLAH DAN SAAT TERUTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN BERUPA KOMPENSASI TERMINASI DINI HAK EKSLUSIF PT TELKOM
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
CIPTA KERJA (KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA BIDANG PERPAJAKAN)
Undang-Undang | | Aktif | Detail
SAAT MULAI PEMINDAHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN ATAS WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-90/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ./2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Keputusan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail