WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN Baca lebih lanjut tentang WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN427 kali dilihat
WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN Baca lebih lanjut tentang WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN701 kali dilihat
PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI Baca lebih lanjut tentang PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI34 kali dilihat
PELAYANAN SSPCP/SSCP DENGAN NTB Baca lebih lanjut tentang PELAYANAN SSPCP/SSCP DENGAN NTB27 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.04/2007 TENTANG PENYEDIAAN PITA CUKAI Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.04/2007 TENTANG PENYEDIAAN PITA CUKAI15 kali dilihat
CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010 Baca lebih lanjut tentang CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010296 kali dilihat
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI Baca lebih lanjut tentang PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI279 kali dilihat
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Baca lebih lanjut tentang INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN37 kali dilihat
PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PERUM POS DAN GIRO Baca lebih lanjut tentang PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PERUM POS DAN GIRO29 kali dilihat
PENUNJUKAN SEKRETARIS JENDERAL DAN DIREKTUR JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT KUASA KHUSUS MENTERI KEUANGAN GUNA MENGHADAP DI MUKA PERADILAN UMUM Baca lebih lanjut tentang PENUNJUKAN SEKRETARIS JENDERAL DAN DIREKTUR JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT KUASA KHUSUS MENTERI KEUANGAN GUNA MENGHADAP DI MUKA PERADILAN UMUM18 kali dilihat
