6000-Semua Peraturan Lainnya
BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailPENERAPANORGANISASI,TATAKERJADANSAATMULAIBEROPERASINYAKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKNANGGROEACEHDARUSSALAMDANKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKSUMATERAUTARAII,SERTAKANTORPELAYANANPAJAKPRATAMADAN/ATAUKANTORPELAYANAN,PENYULUHANDANKONSULTASIPERPAJAKANDILINGKUNGANKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKSUMATERAUTARAI,KANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKRIAUDANKEPULAUANRIAUKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKKALIMANTANTIMUR,DANKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKSULAWESISELATAN,BARATDANTENGGARA
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGAI DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI IURAN BADAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA BADAN PENGATUR
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailHASIL SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2008
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/PMK.01/2008 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | Detail