Lainnya
BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailSISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE TAX MATTERS (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN)
Peraturan Presiden |
| Aktif | DetailPENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE KANTOR, KODE SURAT, DAN CAP DINAS SEMENTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailNOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DATA
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
Peraturan Presiden |
| Aktif | DetailPOJOK PAJAK DAN MOBIL PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail