Search for pph pasal 23,

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DALAM RANGKA PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN

    … b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang … b, clan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  2. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

    … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor … BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1   … 1) Pendapatan PPh DTP;   …

  3. Live Instagram, Penyuluh Badung Utara Jelaskan PPh 21 TER

    Live Instagram, Penyuluh Badung Utara Jelaskan PPh 21 TER Kantor … dibahas yaitu peraturan yang baru saja terbit pada tanggal 23 Desember 2023 terkait dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yakni pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan …

  4. 5 Titik Kritis Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah

    … Rabu, Januari 11, 2023 - 02:42 Oleh:  Teddy Ferdian … pengumpulan pendapatan negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), …

    sikka_060101264 - 01/11/2023 - 02:42

  5. Pajak Purwokerto Beri Edukasi Perpajakan, Dukung Akuntabilitas Pengelolaan Dana MBG

    … maupun relawan yang dapat dikenai pemotongan PPh Pasal 21 , serta ketentuan pajak lainnya seperti PPh Pasal 23 , PPh Final Pasal 4 ayat (2) , …

  6. Ukraina

    … be, shall apply. Article 23 METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION …     Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP …       Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …

  7. Jelang April 2022, KPP Penjaringan Sosialisasikan e-Bupot Unifikasi

    … yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Dengan adanya e-Bupot Unifikasi, wajib …

  8. Bendahara Desa di Kecamatan Ngabang Mantap Belajar SPT Unifikasi

    … Unifikasi dapat digunakan untuk pembuatan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2). PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. "Unifikasi berarti hal yang …

  9. Konsultasikan Pajak atas Jasa Hauling, WP Datangi Kantor Pajak

    … melakukan konsultasi terkait kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 bersama dengan petugas Kantor Pajak Bengkulu Satu … dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain PPh pasal 23, Fasya mengingatkan wajib pajak untuk tidak lupa memungut …

  10. PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;   … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak … Tag Peraturan 2001-PPh Umum 2000-Semua PPh …