Search for pph pasal 23,

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Undang Kaur Desa, KP2KP Negara Simulasikan e-Bupot PPh 23/26

    Undang Kaur Desa, KP2KP Negara Simulasikan e-Bupot PPh 23/26 … dari Peraturan Dirjen Pajak mengenai penggunaan e-Bupot PPh Pasal 23/26 bagi seluruh pemotong mulai 1 September …

  2. NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 23 MARET 2008

    … YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 23 MARET 2008 Keputusan Menteri Keuangan …     Pasal 1   … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  3. Pengembangan Fitur Baru Dalam Aplikasi Layanan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Di Tahun 2021

    … Negeri (SKD SPDN); Permohonan Surat Keterangan PP 23; Permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN); Permohonan Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Peraturan Menteri …

  4. Pajak Madya Batam Bahas TER PPh 21 Melalui Podcast

    Pajak Madya Batam Bahas TER PPh 21 Melalui Podcast … terbitnya PMK 168 yang mengubah skema pemotongan PPh Pasal 21. “Pada ketentuan sebelumnya, … tax lainnya seperti PPh final ataupun PPh Pasal 23, sehingga menyulitkan pemberi kerja dalam memenuhi …

  5. PERLAKUAN ATAS BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB, SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILAN

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang … kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan …

  6. Kamboja

    … Tanggal Disahkan 2017-10-23 Tanggal Efektif … sebagai berikut:   PASAL 1 ORANG ATAU BADAN YANG …   Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …

  7. PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang … dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan …

  8. Begini Pajak Royalti Menyanyikan Lagu Orang

    … keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta, lagu dan/atau musik … Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan … sehingga PT KKP wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23, memberikan bukti pemotongan tersebut kepada Ahmad Dhani, …

    sikka_060091043 - 02/12/2024 - 11:53

  9. Gandeng KPPN, KP2KP Benteng Adakan Edukasi SPT PPh Unifikasi

    Gandeng KPPN, KP2KP Benteng Adakan Edukasi SPT PPh Unifikasi … ini terdiri dari beberapa jenis SPT Masa PPh yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT PPh 21/26 …

  10. Ratusan Peserta Ikuti Kelas Pajak SPT Masa PPh Unifikasi

    Ratusan Peserta Ikuti Kelas Pajak SPT Masa PPh Unifikasi … jenis PPh yang telah dilakukan unifikasi terdiri dari PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Sedangkan isi dari SPT Masa Unifikasi …