Begini Pajak Royalti Menyanyikan Lagu Orang

Oleh: Siti Rosida, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Beberapa waktu lalu, musisi Ahmad Dhani mengunggah tangkapan layar halaman chat antara dirinya dengan penyanyi Judika. Berdasarkan bukti pesan tersebut, Judika mengatakan bahwa dirinya akan membawakan lagu milik Ahmad Dhani dalam suatu konser, kemudian Judika mengirimkan bukti pembayaran sebagai imbalan kepada Ahmad Dhani atas pembawaan lagu tersebut. Pembayaran imbalan tersebut merupakan royalti atas hak cipta. Apa itu hak cipta dan royalti?

Hak Cipta

Ketentuan hak cipta diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ciptaan yang dilindungi. Sehingga, Ahmad Dhani merupakan pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas lagu.

Royalti

Sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta, Ahmad Dhani berhak atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup hak untuk dicantumkan namanya dalam penggunaan lagu dan/atau musik, hingga hak untuk mengubah lagu tersebut. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan lagu secara komersial, mencakup pendistribusian, penggandaan, pertunjukan, hingga pengumuman lagu. Pihak yang akan menggunakan lagu secara komersial wajib mendapatkan izin tertulis dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang disebut sebagai lisensi. Dalam pemberian lisensi tersebut, pencipta dan/atau pemegang hak cipta berhak atas imbalan berupa royalti. Dalam hal ini, Judika hendak menggunakan lagu milik Ahmad Dhani secara komersial melalui pertunjukan lagu, sehingga Judika wajib mendapatkan izin dari Ahmad Dhani dan membayarkan royalti kepada Ahmad Dhani berdasarkan kesepakatan para pihak.

Setelah Ahmad Dhani mendapatkan royalti tersebut, bagaimana kententuan perpajakannya?

Pajak Royati 6%

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker), royalti adalah jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas banyak hal termasuk penggunaan atau hak menggunakan hak cipta.

Tarif PPh atas royalti adalah 15% dari penghasilan bruto. Sejak 16 Maret 2023 melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 1/PJ/2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak royalti bagi orang pribadi yang memenuhi persyaratan adalah 40% dari jumlah royalti, sehingga tarif efektifnya menjadi 6% (40% x 15%).

Persyaratan yang wajib dipenuhi agar mendapatkan tarif royalti 6% mencakup: 

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah;
2. Perhitungan PPh-nya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN); dan
3. Wajib menyampaikan bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan NPPN kepada pemotong sebelum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Apabila orang pribadi memperoleh penghasilan bruto dalam setahun sebesar 4,8 miliar rupiah atau lebih, maka tarif royaltinya adalah 15% dari penghasilan bruto sesuai Pasal 23 UU PPh.

Pemotong Pajak Royalti

Judika membayar royalti kepada Ahmad Dhani melalui PT Kantara Kreatif Produksi (KKP), sehingga PT KKP wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23, memberikan bukti pemotongan tersebut kepada Ahmad Dhani, menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara, dan wajib melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

Royalti yang dibayarkan kepada orang pribadi bukan objek PPh Pasal 21, namun menjadi objek PPh Pasal 23, sesuai PER 1/PJ/2023.

Pelaporan SPT Tahunan

Atas penghasilan royalti yang diterima Ahmad Dhani, wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada bagian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas.

Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi.

Bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang memiliki suatu karya, anda dapat memaksimalkan penghasilan dari karya tersebut melalui pemberian lisensi kepada orang lain dengan ketentuan pembayaran royalti. Hak anda dilindungi dalam UU Hak Cipta.  Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, setiap orang yang menggunakan suatu ciptaan secara komersial wajib mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Selain itu, pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang melanggar tersebut melalui Pengadilan Niaga.

Sumber gambar: Instagram Ahmad Dhani (https://www.instagram.com/p/C2evUJxpv6B/)

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.