Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Batas Waktu Masih Lama, Kenapa Lapor SPT Sekarang?

    … Direktorat Jenderal Pajak             Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, batas waktunya adalah paling lama 3 … dikenakan PPh Final sesuai PP 46 tahun 2013 dan/ atau PP 23 tahun 2018. Jika Wajib Pajak tersebut tidak memiliki …

    Anonim (Belum diperiksa) - 01/29/2019 - 16:49

  2. Kanwil Kaltimtara Siarkan Insentif Pajak lewat Udara

    … insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, antara lain PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh

  3. Perangkat Daerah Harus Paham: Tidak Semua Dinas Bisa Punya NPWP

    … Lina mengutip pengertian instansi pemerintah sesuai dengan pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik … pemerintah. Pajak tersebut di antaranya pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, sampai dengan pajak pertambahan nilai (PPN) …

  4. Edukasi Iperindo, DJP Kepri Bahas FTZ hingga PPS

    … Pantai Indonesia (Iperindo) Cabang Kepulauan Riau (Rabu, 2/3). Acara yang dihadiri oleh sekitar … Keuangan PMK-3/2022 tentang Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. “Untuk insentif ini, …

  5. Perbarui NPWP, Pemerintah Desa Saotengah Datang ke KP2KP Sinjai

    … instansi pemerintah desa yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai Pemungut (PPN Put). …

  6. ‘War Tiket’ Indonesia vs Argentina dan Implikasi Perpajakan

    … Senin, Juni 19, 2023 - 09:16 Oleh: Ivan … jasa periklanan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto tidak …

    sikka_060106048 - 06/19/2023 - 09:16

  7. Temui KPU, Pajak Metro Bahas Dana Hibah Badan Adhoc

    … dan pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 22 dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). …

  8. KP2KP Purwodadi Fasilitasi Kepatuhan Perpajakan BUMDes Bersama

    … jenis pajak badan usaha yang harus dibayarkan adalah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), serta PPN apabila BUMDes sudah …

  9. Wajib Pajak Dapat Gunakan e-Bupot Unifikasi Mulai Januari 2022

    … atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). “Jadi wajib pajak yang sebelumnya … e-Bupot PPh 23/26. “Kalau e-Bupot 23/26 hanya untuk PPh pasal 23/26 saja, nah di e-Bupot Unifikasi ini dapat … untuk membuat Bukti Pemotongan (bupot) PPh pasal 15, 22, 23, dan 4 ayat (2) sekaligus sarana untuk melakukan …

  10. Awas Salah! PPN Teknologi Finansial Atas Biaya Jasa Bukan Nominal

    … Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. … tentang pemungutan PPN, PMK-69 ini juga mengatur pemotongan PPh pasal 23/26 oleh penyelenggara layanan teknologi finansial …