Search for pph pasal 23,

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. DJP Kenalkan e-Bupot Unifikasi ke Bendahara Kecamatan se-Banjarnegara

    … oleh instansi pemerintah dilakukan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21/26 atau SPT Unifikasi. Berdasarkan PER-17/PJ/2021, … PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT Masa Pasal …

  2. Penuhi Undangan Disdikbud, KP2KP Marisa Gelar Edukasi Perpajakan

    … bagi bendahara instansi pemerintah serta subjek dan objek PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN. “Penting untuk …

  3. Pajak Temanggung Koordinasikan Kebijakan Perpajakan dengan DinsosPMD Wonosobo

    … Temanggung.   “Berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 … ketentuan perpajakan bagi bendahara desa antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN Pemungutan oleh Bendahara, …

  4. Biar Cepat Asal Selamat

    … untuk menggarisbawahi Bab IV Bagian Pertama khususnya pada Pasal 23 tentang batas waktu penyetoran pajak. Berbeda … penyetoran pajak berdasarkan jenis Pajak yang dipotong (PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan … Desa. PMK-231/PMK.03/2019 Pasal 23, mengatur bagi Instansi Pemerintah Pusat dan …

    sikka_060106673 - 01/11/2023 - 02:47

  5. Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Pada Sistem Administrasi Perpajakan

    … a. pembuatan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) melalui aplikasi e-Bupot PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, e-Bupot Unifikasi, dan …

  6. Penyuluh Kotamobagu Sosialisasikan Kewajiban Bendahara SD se-Kabupaten Minahasa Selatan

    … selama tiga hari berturut-turut, mulai dari tanggal 21 s.d 23 Juni 2023.  Dalam kegiatan tersebut, … penghitungan dan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta batas waktu … Kotamobagu juga menjelaskan objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 15, Pasal 4 ayat (2), …

  7. Pajak Kotamobagu Jelaskan Aspek Perpajakan UMKM di Bolmong Utara

    … perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Bayu menjelaskan bahwa kewajiban pajak pada … kemudian menjelaskan bahwa jangka waktu pengenaan tarif PPh Final sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah 7 tahun sejak … PPh Final 0,5%. Tahun berikutnya dapat menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh,” imbuh Bayu. …

  8. Gunakan Tarif PPh Final 0,5% Sejak 2018, UMKM Perlu Tahu Ini!

    … Pribadi yang telah menggunakan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) 0,5% sejak … sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan … diterimanya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, …

    sikka_830200557 - 08/28/2024 - 12:54

  9. Kinerja APBN: Provinsi Jambi Raup Penerimaan Pajak Neto Hampir Rp170 Miliar Hingga Januari 2026

    … pos penerimaan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. PPh Pasal 21 mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 152,22 … dengan realisasi Rp36,74 miliar.  PPh Pasal 23 turut tumbuh 14,81 persen dengan realisasi Rp25,13 …

  10. Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Barat Periode Mei 2025 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

    … Mei tahun 2025. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi mengalami pertumbuhan yang signifikan, … , 5 Miliar . Sementara itu, penerimaan dari PPh Pasal 23 mencapai Rp89 , 32 Miliar atau tumbuh …