Search for pph 21

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ./1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

    … PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … 2002-Objek Pajak Penghasilan 2000-Semua PPh …

  2. PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006

    … ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006 Peraturan Menteri … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Tag Peraturan 2008-PPh Pasal 25 2000-Semua PPh …

  3. SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN PAJAK 1995 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA

    … PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN PAJAK 1995 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan … 1000-Semua KUP 2000-Semua PPh …

  4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2020 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PELAKU USAHA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    … hak dan/atau pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c …     a. PPh Pasal 21/26;       …

  5. Pajak Madya Jakarta Barat Sosialisasi PP 58/2023 dan PMK 168/2023

    … Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau … kerja) dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif tabel efektif. … 2023 yakni simplifikasi cara penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif untuk …

  6. Pajak Bali Sosialisasikan TER Kepada DPRD Provinsi Bali

    … Efektif Rata-Rata (TER) pada Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Penghasilan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat … menyampaikan paparan singkat tentang aturan dan ketentuan PPh Pasal 21 serta simulasi penghitungan PPh Pasal 21 sesuai …

  7. Wakil Ketua DPRD Jateng Ajak Anggotanya Laksanakan Aturan Pajak

    … melaksanakan aturan yang berlaku (pelaksanaan pemotongan PPh 21 bagi anggota DPRD). Hal tersebut ia sampaikan pada … untuk tidak berdebat. “Terkait pelaksanaan pemotongan PPh 21 bagi anggota DPRD, saya kira kita cukup mencermati …

  8. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

    … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam …     21. Nomor Transaksi Penerimaan …

  9. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

    … kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … Tag Peraturan 2001-PPh Umum 2000-Semua PPh …

  10. Ratusan Pegawai RSUP Soeradji Tirtonegoro Ikuti Sosialisasi Pajak

    … Tahun 2023 khususnya terkait tarif efektif rata-rata (TER) PPh Pasal 21 bagi dokter dan pegawai RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. … rekan sejawat terkait dampak implementasi kebijakan TER PPh Pasal 21 yang dianggap menyebabkan kurang bayar pajak …