Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

    … 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara … tersebut pada ayat (1). Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) …

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) … Menambah dua ketentuan baru di antara Pasal 17 dan Pasal 18 yang dijadikan Pasal 17A dan Pasal 17B, yang …

  3. TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

    … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (5), Pasal 10 ayat (8), dan Pasal 12 … dan angka.     18. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih …

  4. BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

    … kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … PPN).     Pasal 1     Dalam … (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh setiap PKP.   …

  5. PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

    … a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang …       18. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat …

  6. TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pasal 18 (1)  Hasil pemeriksaan …

  7. 18 Perwakilan Rumah Sakit di Jatim Ikuti Pelatihan Perpajakan

    18 Perwakilan Rumah Sakit di Jatim Ikuti Pelatihan … yang berkaitan dengan rumah sakit dan dokter yaitu PPh Pasal 25 dan 29, PPh Pasal 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN.  Dalam kaitannya dengan rumah …

  8. 18 Pengelola PAUD Nunukan Kompak Pahami SPT Tahunan

    18 Pengelola PAUD Nunukan Kompak Pahami SPT Tahunan … Mulai dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). …

  9. TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … pengenaan PPN.     18. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan …

  10. 18 Pengelola PAUD Sebatik Kompak Laporkan SPT Tahunan

    18 Pengelola PAUD Sebatik Kompak Laporkan SPT Tahunan … Mulai dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). …