PEMINDAHAN DAN PENGANGKATAN PARA KOORDINATOR PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT, KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA I, II, III, IV, V, KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT I DAN JAWA BAGIAN BARAT III Baca lebih lanjut tentang PEMINDAHAN DAN PENGANGKATAN PARA KOORDINATOR PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT, KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA I, II, III, IV, V, KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT I DAN JAWA BAGIAN BARAT III25 kali dilihat
PENGGUNAAN NOMOR KODE SURAT DAN CAP DINAS SEMENTARA UNTUK UNIT KANTOR VERTIKAL SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2004 Baca lebih lanjut tentang PENGGUNAAN NOMOR KODE SURAT DAN CAP DINAS SEMENTARA UNTUK UNIT KANTOR VERTIKAL SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 200442 kali dilihat
PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERPAJAKAN Baca lebih lanjut tentang PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERPAJAKAN93 kali dilihat
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LOMBA KEROHANIAN AGAMA DAN PADUAN SUARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Baca lebih lanjut tentang PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LOMBA KEROHANIAN AGAMA DAN PADUAN SUARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK14 kali dilihat
PENELAAH KEBERATAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN Baca lebih lanjut tentang PENELAAH KEBERATAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN117 kali dilihat
ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN Baca lebih lanjut tentang ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN41 kali dilihat
TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK Baca lebih lanjut tentang TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK47 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 510/KMK.06/2002 TENTANG PENDANAAN DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 510/KMK.06/2002 TENTANG PENDANAAN DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA22 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 561/KMK.03/2004 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 561/KMK.03/2004 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN51 kali dilihat
