| Direktorat Jenderal Pajak

Sinopsis Ringkas dan Unduh Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26

Baca lebih lanjut tentang Sinopsis Ringkas dan Unduh Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26
20165 kali dilihat

DJP Mudahkan Penghitungan PPh Pasal 21

Baca lebih lanjut tentang DJP Mudahkan Penghitungan PPh Pasal 21
4949 kali dilihat

Jakarta, 29 Desember 2023 – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diundangkan tanggal 27 Desember 2023. PP tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024.

Imbauan Pengendalian Gratifikasi pada Momen Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Sehubungan dengan momen Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Pemerintah Sempurnakan Aturan Pengurangan PBB

Baca lebih lanjut tentang Pemerintah Sempurnakan Aturan Pengurangan PBB
2067 kali dilihat

Jakarta, 16 Desember 202

Penggunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 (Enam Belas) Digit Secara Terbatas pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Sehubungan dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit (NPWP 16 digit) secara terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/

Pengaturan Kembali Saat Mulai Implementasi Penuh NIK Sebagai NPWP

Baca lebih lanjut tentang Pengaturan Kembali Saat Mulai Implementasi Penuh NIK Sebagai NPWP
2815 kali dilihat

Sehubungan dengan pengaturan kembali saat mulainya implementasi penuh Nomor Induk Kependedukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Pemerintah Atur Kembali Saat Implementasi Penuh NIK Sebagai NPWP

Baca lebih lanjut tentang Pemerintah Atur Kembali Saat Implementasi Penuh NIK Sebagai NPWP
2420 kali dilihat

Jakarta, 12 Desember 2023 – Pemerintah menetapkan pengaturan kembali saat mulainya implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024.

PPN PMSE Terkini: 161 Pemungut dan Rp15,68 Triliun Hasil Pungutan

Baca lebih lanjut tentang PPN PMSE Terkini: 161 Pemungut dan Rp15,68 Triliun Hasil Pungutan
1016 kali dilihat

Jakarta, 8 November 2023 – Sampai dengan 31 Oktober 2023, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar 15,68 triliun rupiah.

Buku Reformasi Administrasi Pajak dari Masa ke Masa

Baca lebih lanjut tentang Buku Reformasi Administrasi Pajak dari Masa ke Masa
5095 kali dilihat

Reformasi perpajakan selalu mengandaikan sebuah proses yang berkesinambungan. Setiap perbaikan atau penyempurnaan atas sesuatu hal akan selalu memunculkan tantangan baru, tak ubahnya sebuah kompetisi tiada henti. Reformasi perpajakan atas regulasi, proses bisnis, dan layanan kepada publik harus mampu mengimbangi setiap perubahan dalam perekonomian dan lingkungan bisnis.