Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar di kantor BPKPD Kota Banjar, Jl. Brigjen. Isa, Kota Banjar (Senin, 16/10).
Kepala KPP Pratama Ciamis Normadin Budiman yang didampingi oleh Kepala Seksi Pengawasan V Pramudi Wisnu Widodo dan Kepala Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banjar Slamet Rijadi Sugiharto mengatakan kegiatan tersebut untuk meningkatkan sinergi antar KPP Pratama Ciamis dan BPKBD Kota Banjar.
“Semoga kerja sama ini tetap terjalin dengan baik, apabila terdapat kendala terkait teknis pemotongan/pemungutan pajak bisa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KP2KP Banjar dan seksi Pengawasan V KPP Pratama Ciamis sebagai pengampu wilayah Kota Banjar,” ungkap Normadin.
Di kesempatan itu, Kepala BPKPD Kota Banjar Asep Mulyana Asep mengutarakan bahwa selama ini kerja sama telah terjalin dengan baik dengan KP2KP Banjar dan KPP Pratama CIamis dalam kegiatan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar, terbukti dengan kelancaran kegiatan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja daerah yang bersumber dari APBD Kota Banjar setiap semester/tahun anggaran tidak ada kendala.
Namun, dalam pertemuan ini juga Asep menerangkan beberapa kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Beliau menjelaskan Kota Banjar yang hanya terdiri dari 4 Kecamatan dan 26 Desa/Kelurahan ini tidak memiliki daya Tarik objek wisata alam seperti Pangandaran dan Garut.
“Oleh karena itu, untuk menarik wisatawan datang ke Kota Banjar, kami Pemerintah Kota Banjar menyelenggarakan berbagai event seperti kontes burung berkicau, entog hias, dan lain-lain,” ujar Asep.
Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa kondisi APBD Kota Banjar mengalami defisit anggaran akibat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan. Pemerintah Kota Banjar berupaya mencari sumber – sumber pendapatan untuk menutupi defisit anggaran, antara lain berupaya memperoleh Insentif Fiskal tahun anggaran 2023 dari Kementerian Keuangan.
“Semester I Pemerintah Kota Banjar berhasil mendapatkan Insentif Fiskal sebesar 11 miliar rupiah dari 2 kriteria, yakni pengentasan kemiskininan dan kinerja pelaporan keuangan daerah tepat waktu,” ucap Asep.
| Pewarta: Ahmad Muzakka Aly Akbar Wahyudi |
| Kontributor Foto: Ahmad Muzakka Aly Akbar Wahyudi |
| Editor: Fanzi SF |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 8 kali dilihat