Demi mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pencapaian target penerimaan pajak 2018, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra) berkerjasama dengan Kanwil Jawa Tengah (Jateng) I mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi Pengawasan Analisa Data Informasi (PADI) di Aula Lantai IV Gedung Kanwil DJP Kaltimra, Kota Balikpapan (Rabu, 14/2).
Dibuka oleh Plh. Kepala Kanwil DJP Kaltimra, Winahju Mahartono, acara kali ini mengundang Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Ekstensisifkasi dan Penyuluhan, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Account Representative (AR), serta Operator Console (OC) dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Kaltimra.
Tim Pengembang Aplikasi PADI dari Kanwil DJP Jateng I hadir sebagai narasumber pada acara kali ini. Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer Kanwil Jateng I, Wodha Mahendriya Utama, OC Kanwil Jateng I, Mohamad Zakaria Ansor, serta dua AR KPP Pratama Semarang Barat, Ahmadun, dan Bayu Nugroho, bergantian menyampaikan materi mengenai aplikasi PADI ini.
Para peserta pun sangat antusias mengikuti acara kali ini karena PADI ini sendiri merupakan hal baru di Kanwil DJP Kaltimra. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan seputar tutorial aplikasi, permasalahan seputar aplikasi hingga tips, dan trik optimalisasi penggunaan PADI sehingga dapat memberikan nilai lebih. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kaltimra sebagai penanggung jawab acara ini berharap setelah bimtek kali ini, aplikasi PADI dapat diimplementasikan di seluruh KPP yang berada di lingkungan Kanwil DJP Kaltimra.
Aplikasi PADI ini sendiri memiliki fitur untuk memudahkan pengawasan penerimaan, monitoring evaluasi kinerja, serta pengawasan pemanfaatan data dalam penggalian potensi perpajakan. Karena tidak dapat dipungkiri lagi, data yang valid setelah diolah akan menjadi informasi yang bernilai. Proses pengolahan data menggunakan teknik pengolahan data tercanggih oleh Sumber Daya Manusia (SDMI) Bidang Teknologi Informasi (TI) yang mumpuni merupakan salah satu senjata DJP untuk mengawasi dan menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 197 kali dilihat