Menjelang peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia) pada tanggal 9 Desember 2019, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan turut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan tema “Tanpa Korupsi, Kemenkeu Kuat, Indonesia Maju”, bertempat di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Jombang (Kamis, 5/12).

Berdasarkan keterangan dari Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Jombang Chandra Hadi, kegiatan sosialisasi bertajuk antikorupsi tersebut sekaligus mencerminkan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama menunjukkan aksi lawan korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) di lingkungan instansi atau birokrasi pemerintahan.

Kepala Lapas Jombang Wachid Wibowo yang bertindak selaku narasumber dalam acara tersebut membahas perihal birokrasi pemerintahan yang bersih dari korupsi. “Terbesit dalam benak kita sebuah pertanyaan klasik: mungkinkah birokrasi pemerintahan di Indonesia bebas dari korupsi? Tentu saja, sangatlah mungkin birokrasi di negara kita bersih dari korupsi, asalkan pemerintah dan rakyat saling bekerja sama serta berkomitmen dalam menjalankan fungsinya masing-masing untuk mewujudkan good governance,” jelas Wachid.

Wachid menuturkan bahwa peran Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sangatlah diperlukan dalam mewujudkan good governance tersebut. “DJP Kementerian Keuangan serta Lapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan yang menjalankan peranan dalam pelayanan publik harus menjadi role model atau panutan untuk menggelorakan semangat antikorupsi demi terwujudnya good governance,” lanjut Wachid.

Wachid juga menyinggung terkait konsep yang harus dianut oleh instansi pemerintahan untuk mencapai level good governance. “Konsep good governance atau pemerintahan yang baik adalah dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas, serta memiliki visi strategis,” pungkas Wachid.