Kemenkop UKM Tingkatkan Literasi Perpajakan Pengusaha Jawa Tengah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pendampingan Akses Investasi dan Advokasi Pajak bagi UKM di lantai 10 Ruang Pertemuan Hotel Dafam Jalan Imam Bonjol Semarang (Jumat, 16/9).

Kemenkop UKM mengundang 30 pelaku usaha yang terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dari kota Semarang dan sekitarnya yang merupakan pelaku usaha dengan kriteria hasil penjualan tahunan  2  s.d. 5 miliar rupiah, dan memiliki modal usaha 1 s.d. 10 miliar rupiah diluar tanah bangunan dan usaha. Selain materi perpajakan untuk UKM, Kemenkop UKM juga memberikan pendampingan securities crowfunding oleh Fundex dan materi aplikasi pencatatan laporan keuangan UKM oleh Bank Indonesia.

Mengawali sesi materi perpajakan, Sururi Rifai mewakili penyelenggara menyampaikan, “Bagaimanapun sebagai pelaku usaha, sebagai warga negara yang baik dan mendukung pemerintah kita harus ikut menjadi pelaku usaha yang legowo untuk membayar pajak dan saat ini telah hadir fungsional penyuluh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I untuk memberikan pendampingan terkait materi perpajakan”.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan secara luring ini, R. Ganung Harnawa dan Rizky Keroshinta, tim penyuluh Kanwil DJP Jawa Tengah I menyampaikan materi kemudahan dan insentif pajak bagi UKM  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Ganung menyatakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh pelaku usaha khususnya UKM meliputi dua dari tiga fasilitas yaitu pembebasan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 72 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terhadap 156 KLU. “Insentif ini diberikan sampai 31 Desember 2022,” ujarnya. Selain itu, Ganung juga menyampaikan pula informasi terkait perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Asisten Deputi Pembiayaan dan Invenstasi UKM dibawah Deputi Bidang UKM berharap dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat meningkatkan literasi pelaku UKM terhadap akses investasi dan perpajakan. dan membantu pelaku UKM memahami kewajibannya dan meningkatkan usahanya di masa mendatang.