Jalin Sinergi, Kemenkeu Satu Poso Sambangi RSUD Ampana

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso mengisi kegiatan asistensi pembinaan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah (Jumat, 14/06). Asistensi ini berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Tengah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso, dan KPP Pratama Poso.

Asistensi ini dihadiri juga oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tojo Una Una selaku pembina BLUD yang didampingi oleh pejabat Bagian Aset dan Bagian Keuangan. Berbagai hal penting dibahas pada kegiatan tersebut, khususnya terkait dengan RSUD Ampana, seperti kinerja keuangan, optimalisasi aset, serta tantangan, kendala, dan strategi dalam layanan kepada masyarakat. 

Kepala Seksi Pengawasan Thiopilus Sigit Ariyadi menyampaikan perkembangan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), pemadanan NIK menjadi NPWP, dan kewajiban perpajakan RSUD Ampana dalam pemotongan dan pemungutan pajak.

"Tujuan dari kegiatan asistensi ini adalah untuk memastikan bahwa RSUD Ampana memahami dan mematuhi prosedur administrasi keuangan dan perpajakan yang berlaku," ujarnya.

Niko, Direktur RSUD Ampana, lalu mengajak berdiskusi tentang masalah administrasi keuangan dan kewajiban perpajakan. Diskusi ini sangat relevan karena menyoroti pentingnya kepatuhan dalam administrasi keuangan, termasuk perpajakan, bagi institusi publik seperti RSUD Ampana. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa RSUD Ampana beroperasi secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi keberlanjutan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Melalui asistensi ini, Sigit agar berharap RSUD Ampana dapat lebih baik dalam mengelola administrasi keuangannya serta memahami kewajiban dan prosedur perpajakan yang berlaku. Hal ini tidak hanya akan membantu mereka untuk lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya keuangan, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap regulasi pajak yang diperlukan.

Kolaborasi semacam ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan kapasitas dan profesionalisme di sektor pelayanan publik, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat yang dilayani oleh RSUD Ampana. Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan, pelayanan kepada masyarakat serta kewajiban perpajakan.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.