Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci bersama tim KP2KP Siak Sri Indrapura dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura mengadakan FGD (Forum Group Disscussion) di Kantor Bupati Siak (Kamis, 8/10).
Kegiatan ini diadakan sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah yang sudah ditandatangani Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemda Siak pada Agustus lalu.
Pada kesempatan tersebut, KPP Pratama Pangkalan Kerinci menjelaskan pentingnya Proses Bisnis Pemetaan dan Studi Kelayakan Pengenaan PBB P2 di Luar Kawasan PBB Perkebunan (P3). Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci Anung Setia Nugraha, Asisten III Pemkab Siak Jamalludin, Kepala Badan Keuangan Daerah Siak Muzammil, Kepala KP2KP Siak Jefrinaldi dan seluruh perwakilan OPD Kabupaten Siak, serta rombongan tim dari KPP di Siak.
Dalam sambutannya Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci menyampaikan kegiatan FGD ini sangat penting untuk menjaring aspirasi dan ide dalam implementasi nanti. “Sinergi dan koordinasi dalam proses bisnis kegiatan ini, akan menjadi kunci sukses dalam implementasi Kesepakatan Bersama Kanwil DJP Riau dengan Pemda Kabupaten Siak dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah,” ujarnya
Pada kesempatan tersebut, Asisten III Pemkab Siak Drs H Jamaluddin MSi menyampaikan bahwa Kabupaten Siak masih memiliki cukup banyak potensi pajak PBB yang belum tergali, dan ini dibutuhkan pengelolaan secara secara baik dan maksimal. “Masih banyak kebun sawit milik masyarakat di wilayah Kabupaten Siak di empat belas kecamatan yang masih belum berstifikat dan belum membayar PBB,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci Anung Setia Nugraha menyampaikan juga bahwa pengenaan PBB P2 di luar kawasan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan serta ditambah dengan adanya MoU antara pihak Pemerintah Kabupaten Siak dengan KPP Pangkalan Kerinci yang menaungi wilayah Kabupaten Siak, sehingga dapat mempercepatan optimalisasi penerimaan pajak PBB itu sendiri.
Acara tersebut dimulai dengan pemaparan Proses Bisnis Pengenaan PBB P2 di Luar Kawasan PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan dan dilanjutkan dengan pemaparan terkait Pemetaan dan Studi Kelayakan oleh Kepala Seksi PDI KPP Pratama Pangkalan Kerinci Agustinus Widiantoro.
“Jika kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, maka ke depan selain pendapatan Asli Daerah meningkat, diharapkan administrasi dan tata kelola dalam koordinasi pertukaran data antara OPD, Kecamatan, Desa serta KPP berubah lebih baik, cepat dan akurat,” tutup Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Muzammil.
- 98 kali dilihat