Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Patuh Pajak, Dipaksa atau Sukarela?

    … Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana beberapa kali diubah … atau dalam hal ini wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Acuannya adalah undang-undang dan turunannya … Langkah pemerintah melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui pembaruan sistem …

    sikka_060101264 - 03/19/2024 - 16:53

  2. KP2KP Dabo Berikan Edukasi tentang CTAS ke Wajib Pajak

    … Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Dabo Singkep menerima kunjungan salah … melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi perpajakan melalui perbaikan sistem administrasi dan proses …

  3. Sambut Bulan Suci Ramadan, KP2KP Sinjai Berbenah

    … Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai berbenah guna menyambut pelayanan perpajakan pada bulan suci Ramadan (Selasa, 13/4). … Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi,” jelas Taufik. …

  4. Kakanwil Jatim II Ajak Wajib Pajak Jadi Pahlawan Bangsa

    … bagian dari catatan penting sejarah dalam lini masa reformasi perpajakan yang terus-menerus dilakukan oleh DJP," kata … menjadi wajib pajak yang patuh, memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu,” pinta Lusiani. …

  5. Kolaborasi dengan GEMA INTI, Kanwil Jakbar Gelar Sosialisasi NIK-NPWP

    … lanjut atas amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain pemadanan NIK sebagai NPWP, DJP juga saat ini sedang melangsungkan Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan. Terdapat 21 proses bisnis perpajakan akan …

  6. Tax Gathering 2021, Tujuh WP KPP Sumedang Raih Penghargaan

    … menuju Wilayah Bebas dari Korupsi) sebagai perwujudan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. ZI-WBK adalah … 23 tahun, selalu mendapatkan pelayanan memuaskan di bidang perpajakan.   Hal senada diungkapkan oleh … khususnya dalam mendukung Unpad melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai PTN-BH. Semoga kerja sama dapat lebih …

  7. Banyak Dipertanyakan, Pajak Kaltimtara Bahas Soal NIK Jadi NPWP

    … membahas dua seri Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebelumnya, Kantor Wilayah Direktorat … membahas UU HPP seri Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Kelas Pajak Daring yang disiarkan … pendaftaran. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini sedang …

  8. Bersinergi, KPP dan KPPN Cilacap Sepakati Nota Kesepahaman

    … layanan bersama peningkatan kepatuhan formal pelaporan perpajakan bendahara pengeluaran satuan kerja pemerintah … pemerintah pusat agar patuh dalam penyampaian pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kerja … Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi …

  9. Menkeu Sri Mulyani Teken Instrumen Multilateral STTR bersama Anggota OECD/G20

    … menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kerja sama perpajakan internasional sekaligus terlibat aktif dalam … MLI STTR ini akan mendukung pelaksanaan reformasi ketentuan perpajakan internasional guna menghasilkan sistem pajak …

  10. Pajak Tanjungpinang Sosialisasikan UU HPP ke IKPI dan AKP2I

    … nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada para konsultan pajak yang terhimpun dalam … memiliki enam ruang lingkup pengaturan yaitu Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan … UU HPP menjadi sebuah pembaruan serta inovasi terhadap reformasi perpajakan dan dirumuskan dengan memperhatikan …