Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Pajak Pariaman Beri Asistensi Cara Rekam e-Bupot Unifikasi

    … ingin membuat bukti pemotongan untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Bisakah saya dibantu cara membuatnya?" tanya wajib … PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23, Bapak bisa melakukannya secara daring melalui laman DJP …

  2. Capaian Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi Jambi Sampai Dengan Maret 2024 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

    … yang terus membaik diiringi dengan kenaikan angsuran PPh Badan dan pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024. Dari lima jenis pajak, jenis … regional, penerimaan pajak tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan negatif 11,15%, …

  3. PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008

    …   Pasal 1   … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan Lainnya … Tag Peraturan 2001-PPh Umum 2000-Semua PPh

  4. KP2KP Sekadau Adakan Sosialisasi e-Bupot bagi Pemerintah Desa

    … yang merupakan objek pemotongan pemungutan seperti PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPN” jelas Fungsional Penyuluh Abdul …

  5. Pajak Tarakan Gaungkan Edukasi SPT Unifikasi di Kalangan Bendahara

    … dan edukasi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Masa Unifikasi bagi Wajib Pajak Bendahara secara tatap … Kota Tarakan (Selasa, 21/9). "SPT Masa PPh Unifikasi yang baru dikenalkan oleh instansi Direktorat … dengan kewajiban pemotongan dan pemungutan selain Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 25 yang sudah tidak wajib dilaporkan," …

  6. Rusia

    … Article 18, Article 19, Article 21, Article 22, Article 23, and Article 25 of the Agreement. … SEBAGAI BERIKUT:   Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG …     Objek PPh Bentuk Usaha Tetap …

  7. PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 … 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran … dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib …

  8. Kalkulator Pajak yang Dinanti

    … berisi rumus-rumus tarif pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) 22, PPh 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lainnya. Sepertinya … Unduh juga: Buku Elektronik Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 Pada pertengahan 2022 …

    sikka_958631701 - 09/27/2024 - 19:55

  9. Pajak Tuntas, UMKM Naik Kelas

    … mudah, dikemas dalam peluncuran Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). PP 23/2018 mengatur bahwa tarif PPh atas UMKM adalah sebesar 0,5%, terhitung sejak 1 Juli … pajaknya dengan tarif umum, yakni tarif yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh.   Artinya, selama wajib pajak …

    Anonim (not verified) - 08/01/2018 - 17:47

  10. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

    … bahwa di Jakarta, Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2017 dan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 13 … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan …