Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Endorser Makin Marak, Apakah Penghasilannya Kena Pajak?

    … memanfaatkan peluang melalui pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) secara khusus terhadap pengguna media sosial … endorsement . Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang … PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23, atau Pasal 26.  …

    sikka_813300192 - 12/04/2022 - 10:11

  2. PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

    … untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2c), Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  3. PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI

    … REGULASI.     Pasal 1     a. … Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang … Honorarium, dan Lain-Lain Sehubungan dengan Pekerjaan (Seri PPh Pasal 21-01) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan …

  4. Persewaan Kantor Virtual, Bagaimana Pajaknya?

    … Friday, November 23, 2018 - 10:26 Oleh: Edmalia … Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Di dalam Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa: “Kantor Virtual ( … dengan konsep kantor servis dan kantor bersama, dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% dari jumlah …

    Anonim (not verified) - 11/23/2018 - 10:26

  5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI

    … dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang … yang bersifat final atas Bunga Obligasi sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  6. LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 … b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  7. Resmi Kena Pajak, Intip Cara Hitung PPh Fintech Lending

    … Wednesday, January 11, 2023 - 03:12 Oleh:  Sarah … pinjam meminjam dapat dikenakan potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pasal 26. Tarif pemotongannya sendiri apabila dikenakan PPh Pasal 23 yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto atas bunga …

    sikka_958633240 - 01/11/2023 - 03:12

  8. KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA KEAGAMAAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 … Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …

  9. Tingkatkan Kepatuhan, Kecamatan Candisari Ikuti Edukasi Kewajiban Bendahara

    … kewajiban perpajakannya. Dari pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 15, PPh pasal 26 hingga PPh pasal 4 ayat (2) …

  10. ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

    …   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan …