Search for pph pasal 23,

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Menjawab Polemik Pajak Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

    … Wednesday, January 11, 2023 - 02:54 Keluarnya beleid tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan … terhutangnya PPN atas jasa Token sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 5 PP  nomor 1 tahun 2012 terkait penyerahan …

    sikka_060081958 - 01/11/2023 - 02:54

  2. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

    … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor … BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1   … 1) Pendapatan PPh DTP;   …

  3. Live Instagram, Penyuluh Badung Utara Jelaskan PPh 21 TER

    Live Instagram, Penyuluh Badung Utara Jelaskan PPh 21 TER Kantor … dibahas yaitu peraturan yang baru saja terbit pada tanggal 23 Desember 2023 terkait dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yakni pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan …

  4. 5 Titik Kritis Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah

    … Wednesday, January 11, 2023 - 02:42 Oleh:  Teddy Ferdian … pengumpulan pendapatan negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), …

    sikka_060101264 - 01/11/2023 - 02:42

  5. Jelang April 2022, KPP Penjaringan Sosialisasikan e-Bupot Unifikasi

    … yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Dengan adanya e-Bupot Unifikasi, wajib …

  6. Bendahara Desa di Kecamatan Ngabang Mantap Belajar SPT Unifikasi

    … Unifikasi dapat digunakan untuk pembuatan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2). PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. "Unifikasi berarti hal yang …

  7. PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;   … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak … Tag Peraturan 2001-PPh Umum 2000-Semua PPh …

  8. Instansi Pemerintah di Yogyakarta Siap Gunakan e-Bupot

    … Persiapan Implementasi e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot PPh Pasal 21/26 di Yogyakarta (Rabu, 4/8). Acara ini … wajib pajak yang melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Direktorat Jenderal Pajak telah …

  9. Konsultasikan Pajak atas Jasa Hauling, WP Datangi Kantor Pajak

    … melakukan konsultasi terkait kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 bersama dengan petugas Kantor Pajak Bengkulu Satu … dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain PPh pasal 23, Fasya mengingatkan wajib pajak untuk tidak lupa memungut …

  10. Perluas Edukasi, KP2KP Banawa Jelaskan Perpajakan Serah Terima Jasa

    … barcode tersebut, bendahara wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% apabila rekanan memiliki NPWP, sedangkan … 100% lebih tinggi dari tarif normalnya. Selain PPh Pasal 23, bendahara juga wajib melakukan pemungutan PPN sebesar …