Serbia

PERSETUJUAN

ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA

TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN

PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA

Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan,

telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN

Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan.

Pasal 2

PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.
2. Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau bagian-bagian penghasilan termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak atau harta tak gerak, dan juga pajak-pajak atas pertambahan nilai kekayaan.
3. Persetujuan ini ditetapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini, yaitu:

di Indonesia:

Pajak Penghasilan

(selanjutnya disebut sebagai “Pajak Indonesia”);

di Serbia:

1. Pajak Penghasilan Badan;
2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi;

(selanjutnya disebut sebagai “Pajak Serbia”).

4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang sekarang berlaku. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan harus saling memberitahukan satu sama lain mengenai setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan mereka.

Pasal 3

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

1. Yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan:

1. Istilah "Negara Pihak pada Persetujuan” dan “Negara Pihak lainnya pada Persetujuan” berarti Indonesia atau Serbia tergantung pada hubungan kalimatnya;
2. Istilah “Indonesia” meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangannya, dan termasuk daratan, zona ekonomi eksklusif, dan perairan disekitarnya dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan, atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982;
3. Istiilah "Serbia” berarti Republik Serbia, dan apabila digunakan pendekatan geografis berarti wilayah Republik Serbia;
4. Istilah “warga negara” berarti:

1. setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan;
2. setiap badan hukum, usaha bersama, dan persekutuan yang statusnya mereka peroleh berdasarkan hukum yang berlaku pada salah satu Negara Pihak pada persetujuan;

5. Istilah “orang/badan” meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan;
6. Istilah “perseroan” berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan perpajakan diperlakukan sebagai suatu badan hukum;
7. Istilah “perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan” dan “perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan” masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan;
8. Istilah “lalu lintas internasional” berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan;
9. Istilah “pejabat yang berwenang” berarti:

1. dalam hal Indonesia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
2. dalam hal Serbia, Kementerian Keuangan atau wakilnya yang sah.

2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan pada setiap waktu oleh salah satu Negara Pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan dalam Persetujuan ini mempunyai arti menurut perundang-undangan negara itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang diatur dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, setiap pengertian menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara tersebut lebih kuat dari suatu pengertian yang diberikan pada istilah itu menurut perundang-undangan lainnya dari Negara itu.

Pasal 4

PENDUDUK

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah “penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan” berarti setiap orang dan badan, yang berdasarkan perundang-undangan Negara itu dapat dikenakan pajak berdasarkan domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan manajemen ataupun kriteria lain yang sifatnya serupa dan juga termasuk Negara itu atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya. Namun istilah ini tidak mencakup orang dan badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu, hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber-sumber yang berada di Negara tersebut.
2. Jika seseorang berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:

1. ia hanya akan dianggap sebagai Penduduk dalam negeri suatu Negara dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya, apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai Penduduk dalam negeri dari Negara dimana ia mempunyai hubungan pribadi dan hubungan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok);
2. jika Negara dimana ia mempunyai pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk dalam negeri dari Negara dimana ia biasanya berdiam;
3. jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, maka ia hanya akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia menjadi warga negara;
4. Jika ia menjadi warga negara dari kedua Negara atau sama sekali tidak menjadi warga negara dari salah satu negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama.

3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, suatu badan mempunyai tempat kedudukan di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan berusaha untuk memecahkan masalah melalui persetujuan bersama untuk menentukan apakah akan dianggap pada tempat dimana manajemen efektifnya berada atau kriteria yang relevan lainnya. Apabila tidak ada persetujuan bersama tersebut, maka badan tersebut tidak berhak untuk menuntut manfaat apapun berdasarkan Persetujuan ini.

Pasal 5

BENTUK USAHA TETAP

1. Untuk kepentingan-kepentingan Persetujuan ini, istilah “bentuk usaha tetap” berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan.
2. Istilah “bentuk usaha tetap” terutama meliputi:

1. suatu tempat kedudukan manajemen;
2. suatu cabang;
3. suatu kantor;
4. suatu pabrik;
5. suatu bengkel;
6. suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan;
7. suatu pertanian atau pekebunan; dan
8. suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam, anjungan untuk pemboran atau kapal kerja yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam.

3. Istilah “bentuk usaha tetap” juga meliputi:

1. suatu bangunan, suatu konstruksi, proyek perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya apabila bangunan, proyek atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 bulan;
2. Pemberian jasa termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu berlangsung (untuk proyek yang sama atau ada kaitannya) di suatu Negara dalam masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari enam bulan dalam jangka waktu dua belas bulan.

4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah “bentuk usaha tetap” tidak meliputi:

1. penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan atau sesekali menyerahkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan dan tidak menimbulkan laba, sepanjang fasilitas-fasilitas tersebut tidak digunakan sebagai tempat penjualan di Negara dimana fasilitas-fasilitas tersebut berada;
2. pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan, dipamerkan, atau sesekali menyerahkan yang tidak menimbulkan laba, sepanjang barang-barang atau barang dagangan tersebut tidak dijual di Negara dimana persediaan tersebut berada;
3. pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;
4. pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan informasi bagi keperluan perusahaan;
5. pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk tujuan periklanan, atau untuk memberikan informasi;
6. pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalankan setiap kegiatan lainnya yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan;
7. pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat 1) sampai dengan sub-ayat 6), sepanjang hasil penggabungan semua kegiatan-kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang.

5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan, kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 7, bertindak di suatu Negara Pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara yang disebutkan pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut, jika ia:

1. mempunyai dan biasa melakukan wewenang untuk berunding dan menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan tersebut hanya terbatas pada apa yang diatur dalam ayat 4, yang meskipun dilakukan melalui tempat usaha tetap, tempat tersebut bukan merupakan bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan ayat tersebut; atau
2. tidak mempunyai wewenang seperti itu, tetapi biasa melakukan pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan di Negara yang disebut pertama di mana secara teratur ia menyerahkan barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaan tersebut; atau
3. membuat atau mengolah di negara tersebut untuk keperluan barang-barang perusahaan atau barang dagangan milik perusahaan.

6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat sebelumnya, suatu perusahaan asuransi dari salah satu Negara Pihak pada Persetujuan, kecuali yang menyangkut reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan jika perusahaan tersebut memungut premi di wilayah Negara lainnya itu, atau menanggung resiko yang terjadi disana melalui seseorang pegawai atau perwakilan yang bukan merupakan agen yang bertindak bebas sesuai dengan pengertian ayat 7.
7. Suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan hanya semata-mata karena perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya tersebut melalui makelar, agen komisioner umum, atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang/badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun, jika kegiatan-kegiatan agen tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya atas nama perusahaan tadi, dan kondisi tersebut telah terbentuk atau berlaku antara perusahaan dan agen tersebut dalam hubungan komersial dan keuangan yang berbeda dengan hubungan yang terjadi antara perusahaan yang independen, dia tidak akan dianggap sebagai agen yang berkedudukan bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
8. Bahwa suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh perseroan yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, atau yang menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya tersebut (baik melalui bentuk usaha tetap maupun dengan cara lain), tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari perusahaan lainnya.

Pasal 6

PENGHASILAN DARI HARTA TIDAK BERGERAK

1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari harta tidak bergerak (termasuk penghasilan dari pertanian dan kehutanan) yang berada di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Istilah “harta tidak bergerak” mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak pada Persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut mencakup benda-benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak di mana ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan umum yang berkenaan dengan pertanahan berlaku, hak memungut hasil atas harta tidak bergerak, dan hak atas pembayaran-pembayaran tidak tetap atau tetap sebagai pertimbangan atas pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan, kandungan mineral dan sumber-sumber daya alam lainnya. Kapal laut dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tidak bergerak.
3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 berlaku pula terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, penyewaan, atau bentuk lain dari penggunaan harta tidak bergerak.
4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 3 berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak suatu perusahaan dan penghasilan dari harta tidak bergerak yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan bebas.

Pasal 7

LABA USAHA

1. Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud diatas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut.
2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap tersebut oleh masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan ialah laba yang diperolehnya apabila bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah dan berdiri sendiri melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap tersebut.
3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada ataupun di tempat lain. Namun demikian tidak diperkenankan untuk dikurangkan adalah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi, untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk menajemen, atau kecuali dalam hal usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya, tidak akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap adalah jumlah-jumlah yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen, atau kecuali dalam hal usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada kantor pusatnya atau kantor lain milik kantor pusatnya.
4. Sepanjang merupakan kelaziman disalah satu Negara Pihak pada Persetujuan, menurut perundang-undangannya, untuk menetapkan besarnya laba yang dapat dianggap berasal dari suatu bentuk usaha tetap dengan cara menentukan bagian laba berbagai bagian perusahaan tersebut atas keseluruhan laba perusahaan itu dan bagian-bagiannya, maka ketentuan-ketentuan pada ayat 2 dari Pasal ini tidak akan menutup kemungkinan bagi Negara Pihak pada Persetujuan dimaksud untuk menentukan besarnya laba yang dikenakan pajak berdasarkan pembagian itu yang lazim dipakai, namun cara pembagiannya harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pasal ini.
5. Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilakukan oleh suatu bentuk usaha tetap untuk perusahaan, tidak dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap.
6. Demi penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan.
7. Jika dalam jumlah laba termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara tersendiri pada pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini, maka ketentuan pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan pasal ini.

Pasal 8

LALU LINTAS INTERNASIONAL

1. Laba yang diperoleh oleh perusahaan suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut dan pesawat udara di jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 berlaku pula terhadap laba dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha bersama atau dari suatu perwakilan untuk operasi internasional.

Pasal 9

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

1. Apabila:

1. suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, atau
2. orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan,

dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak.

2. Apabila suatu Negara Pihak pada Persetujuan melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu – dan dikenakan pajak – dan bagian laba yang dibetulkan itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yag disebut pertama seandainya berdasarkan syarat-syarat yang dibuat antara kedua perusahaan yang sepenuhnya bebas, Negara Pihak lainnya pada Persetujuan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenakan pajak dari perusahaan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini dan apabila dianggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara saling berkonsultasi.
3. Negara Pihak pada Persetujuan tidak akan melakukan pembetulan laba perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 apabila batas waktu yang diberikan oleh undang-undang masing-masing Negara telah dilampaui.

Pasal 10

DIVIDEN

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
2. Namun demikian, dividen itu dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15 persen dari jumlah kotor dividen.

Ayat ini tidak akan berdampak pada pemajakan laba perusahaan darimana dividen tersebut dibayarkan.

3. Istilah “dividen” sebagaimana digunakan dalam pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham, atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba, maupun penghasilan lainnya dari hak-hak perseroan yang oleh undang-undang perpajakan Negara di mana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan, dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham-saham.
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen, yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, di mana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dengan suatu tempat usaha tetap yang berada di sana dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya itu berdasarkan undang-undangnya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 15 persen dari jumlah keuntungan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara lain tersebut.
6. Ketentuan-ketentuan dari ayat 5 Pasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil dan kontrak-kontrak karya (atau kontrak lainnya yang serupa) mengenai sektor minyak dan gas bumi yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia, badan-badan pemerintahnya, perusahaan minyak dan gas milik negara, atau badan-badan lainnya dengan orang atau badan yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan.
7. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, Negara lain tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan atau apabila penguasaan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang berada di negara lain tersebut, juga tidak boleh mengenakan pajak atas laba yang tidak dibagikan sekalipun dividen-dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan itu terdiri seluruhnya atau sebagian dari laba atau penghasilan yang berasal dari negara lain tersebut.
8. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak dapat diterapkan apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari orang/badan yang terkait dengan penerbitan atau penunjukan saham-saham atau hak-hak lainnya dari pembayaran dividen tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini yang berkaitan dengan penerbitan atau penunjukan tersebut.

Pasal 11

BUNGA

1. Bunga yang berasal dari salah satu Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
2. Namun demikian, bunga tersebut dapat pula dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana bunga itu berasal sesuai dengan undang-undang di Negara itu, tetapi apabila penerima bunga yang menikmati bunga tersebut merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor bunga itu.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 2, bunga akan dibebaskan dari pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia berasal jika ditimbulkan dan dimiliki oleh Pemerintah Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, termasuk bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya atau Bank Sentral daripadanya, atau lembaga keuangan lainnya yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Negara pihak lainnya, termasuk bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya atau Bank Sentral daripadanya.
4. Istilah “bunga” yang digunakan dalam Pasal ini berarti pendapatan dari segala macam tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik yang berhak atas bagian laba debitur maupun tidak, dan pada khususnya, pendapatan dari surat-surat perbendaharaan Negara dan pendapatan dari obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-surat perbendaharaan, obligasi, atau surat-surat hutang tersebut, demikian pula pendapatan yang menurut- Undang-undang pajak Negara di mana pendapatan itu timbul, dipersamakan dengan pendapatan dari peminjaman uang, termasuk bunga atas penjualan kredit.
5. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, di mana bunga tersebut berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.
6. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayarkan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka bunga itu dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.
7. Jika karena alasan adanya hubungan khusus antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang atau badan lain, dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga seandainya hubungan khusus itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.
8. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak dapat diterapkan apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari orang/badan yang terkait dengan penerbitan atau penunjukan klaim utang dalam hal pembayaran bunga tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini yang berkaitan dengan penerbitan atau penunjukan tersebut.

Pasal 12

ROYALTI

1. Royalti yang berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2. Namun, demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana royalti itu berasal sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila pemilik sebenarnya dari royalti tersebut adalah penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak melebihi 15 persen dari jumlah bruto royalti tersebut.
3. Istilah “royalti” yang dimaksud dalam Pasal ini berarti pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima karena penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film-film bioskop atau film-film atau rekaman yang digunakan untuk siaran radio atau televisi atau yang disiarkan melalui satelit, kabel, kabel optik atau teknologi sejenis yang digunakan untuk siaran publik, rekaman magnetik, piringan atau piringan laser (perangkat lunak), setiap hak paten, merk dagang desain atau model, rencana, rumus rahasia atau cara pengolahan atau karena penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan, pertanian, atau ilmu pengetahuan (transfer pengetahuan).
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku jika pihak yang sebenarnya menikmati royalti tersebut, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan di mana royalti tersebut berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara pihak lainnya tersebut melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.
5. Royalti dapat dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan apabila pembayarnya adalah penduduk dari Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayarkan royalti itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka royalti itu dianggap berasal dari Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.
6. Jika karena alasan adanya hubungan khusus antara pembayar dengan pemilik hak yang menikmati atau antara kedua-duanya dengan orang/badan lain, berkenaan dengan penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, jumlah royalti yang dibayarkan itu melibihi jumlah yang seharusnya telah disepakatii oleh pembayar dan pemilik hak dalam hal tidak ada hubungan khusus, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.
7. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak dapat diterapkan apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari orang/badan yang terkait dengan penerbitan atau penunjukan hak atau milik dari pembayaran royalti tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini yang berkaitan dengan penerbitan atau penunjukan tersebut.

Pasal 13

KEUNTUNGAN DARI PEMINDAH TANGANAN HARTA

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan harta tak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan atau dari harta gerak milik suatu tempat tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap (tersendiri atau dengan seluruh perusahaan) atau dari pemindahtanganan tempat tetap, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.
3. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan kapal laut atau pesawat udara yang beroperasi dalam jalur lalu lintas internasional dan dari harta gerak yang berkenaan dengan pengoperasian kapal laut atau pesawat udara tersebut, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.
4. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan saham-saham suatu badan atau bunga yang dipersamakan, yang kekayaannya terutama terdiri dari harta tak gerak yang terletak di salah datu Negara, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut.
5. Keuntungan dari pemindahtanganan setiap harta selain dari pada yang disebutkan dalam ayat 1, 2, 3 dan 4, hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana pihak yang memindahtangankan itu menjadi penduduk.
6. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak dapat diterapkan apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama dari orang/badan yang terkait dengan penerbitan atau penunjukan pemindahtanganan harta tak gerak atau harta gerak atau saham perusahaan dari keuntungan yang diperoleh tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini yang berkaitan dengan penerbitan atau penunjukan tersebut.

Pasal 14

PEKERJAAN BEBAS

1. Pendapatan yang diterima oleh seorang penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pemberian jasa-jasa profesional atau pekerjaan-pekerjaan bebas, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali:

1. penduduk tersebut mempunyai suatu tempat tetap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya; dalam hal demikian, hanya atas penghasilan yang berhubungan dengan tempat tetap tersebut yang dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada persetujuan; atau
2. penduduk tersebut berada di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian untuk suatu masa atau masa-masa yang keseluruhannya berjumlah atau melebihi 120 (seratus dua puluh) hari dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan yang berurutan atau yang berakhir dalam suatu tahun pajak; dalam hal ini hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya tersebut yang dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Istilah “jasa-jasa profesional” terutama meliputi kegiatan-kegiatan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kependidikan, atau pengajaran serta pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, pengacara, insinyur, arsitek, dokter gigi, dan akuntan.

Pasal 15

PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 16, 18, 19, 20 dan 21, gaji, upah dan balas jasa lain yang sejenis yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dalam suatu hubungan pekerjaan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika hubungan pekerjaan itu dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan. Dalam hal demikian, balas jasa yang diperoleh dari Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, pembayaran yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dalam suatu hubungan kerja yang dilaksanakan di Negara Pihak pada Persetujuan lainnya, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila:

1. penerima penghasilan berada di negara lainnya itu selama suatu masa atau masa-masa yang tidak melebihi 183 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak, dan
2. penghasilan tersebut dibayarkan oleh, atau atas nama seorang majikan yang bukan penduduk Negara lainnya, dan
3. penghasilan itu tidak dibebankan pada suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat tetap yang dimiliki majikan di Negara lainnya itu.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, balas jasa yang diperoleh penduduk sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan diatas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan yang berkedudukan di Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

Pasal 16

IMBALAN DIREKTUR

1. Imbalan Direktur dan pembayaran-pembayaran lain yang serupa yang diperoleh penduduk salah satu Negara Pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direktur perseroan atau setiap badan lain yang serupa dari perusahaan yang penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
2. Imbalan yang diterima atau diperoleh orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari perusahaan dalam hubungan dengan melakukan fungsi sehari-hari sebagai pimpinan atau teknisi dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15.

Pasal 17

SENIMAN DAN OLAHRAGAWAN

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh oleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sebagai entertainer seperti penghibur artis teater, film, radio atau artis televisi atau pemain musik atau sebagai olahragawan dari kegiatan-kegiatan perseorangan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan perseorangan yang dilakukan oleh seorang penghibur (entertainer) atau olahragawan dalam kapasitasnya tersebut di atas dibayarkan tidak kepada penghibur (entertainer) atau olahragawan melainkan kepada orang dan badan lainnya, maka menyimpang dari ketentuan dalam pasal-pasal 7, 14 dan 15, penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana kegiatan-kegiatan dari entertainer atau olahragawan tersebut berlangsung.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2, penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari kegiatan-kegiatan sebagai seorang penghibur (entertainer) atau olahragawan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut apabila kegiatan-kegiatan tersebut seluruhnya atau sebagian besar didukung oleh dana publik salah satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan berdasarkan suatu program pertukaran kebudayaan atau olahraga yang diatur oleh kedua Negara Pihak pada Persetujuan.

Pasal 18

PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2, pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaannya di masa lalu dan pembayaran berkala hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 1, pensiun dan balas jasa lainnya yang sejenis yang berasal dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan sebagai imbalan atas pekerjaan masa lampau dan pembayaran berkala, dapat dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama sepanjang pensiun dan balas jasa lainnya yang sejenis dan pembayaran berkala bukan merupakan objek pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
3. Pengertian “pembayaran berkala” berarti suatu pernyataan mengenai sesuatu jumlah yang dapat dibayarkan secara periodik pada waktu yang telah ditentukan selama hidup atau selama tenggang waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali dalam nilai mata uang yang berlaku atau mempunyai nilai secara penuh dan memadai.

Pasal 19

JABATAN DALAM PEMERINTAH

1. 1)  Gaji, upah, dan imbalan sejenis lainnya selain dari pensiun yang dibayarkan oleh Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagiannya atau pemerintahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

2. Namun demikian, gaji, upah, dan imbalan sejenis lainnya tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan apabila jasa-jasa tersebut diberikan di Negara Pihak lainnya itu dan orang tersebut adalah penduduk Negara itu yang:

1. merupakan warganegara dari Negara itu; atau
2. tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud memberikan jasa-jasa tersebut.

2. 1)  Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dibentuk oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikannya kepada Negara tersebut atau bagiannya atau pemerintahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

2. Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan bilamana orang tersebut adalah penduduk dan warganegara dari Negara Pihak lainnya itu.

3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 akan berlaku terhadap gaji, upah, dan imbalan sejenis lainnya dan pensiun dari jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan, bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya.

Pasal 20

SISWA

1. Pembayaran yang diterima siswa atau pemagang yang pada saat atau sebelum mengadakan kunjungan ke suatu Negara Pihak pada Persetujuan adalah penduduk Negara Pihak pada Persetujuan, dan kehadirannya di Negara yang disebut pertama semata-mata untuk tujuan pendidikan atau latihannya, yang diterima untuk membiayai keperluan hidupnya, pendidikan atau latihannya tidak akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama tersebut, sepanjang pembayaran yang diberikan kepada mereka berasal dari sumber-sumber di luar Negara tersebut.
2. Sehubungan dengan hibah-hibah, bea-bea siswa dan imbalan dari pekerjaan yang tidak dicakup dalam ayat 1, seorang siswa atau pemagang yang disebutkan dalam ayat 1, sebagai tambahan, berhak selama masa pendidikan atau pelatihan semacam itu diberikan pengecualian-pengecualian yang sama, keringanan atau pengurangan yang menyangkut pajak-pajak yang dikenakan terhadap penduduk-penduduk dari Negara Pihak pada Persetujuan yang ia kunjungi.

Pasal 21

GURU, PROFESOR DAN PENELITI

1. Seseorang yang mengunjungi Negara Pihak pada Persetujuan untuk tujuan mengajar atau penelitian pada universitas, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan di Negara tersebut dan pada permulaan kunjungannya ke Negara Pihak lainnya pada Persetujuan adalah penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak oleh Negara yang disebut pertama atas penghasilannya dari mengajar atau penelitian untuk masa tidak lebih dari dua tahun sejak tanggal pertama kunjungannya untuk keperluan tersebut, sepanjang penghasilan yang diberikan kepada mereka berasal dari sumber-sumber di luar Negara tersebut.
2. Ketentuan pada ayat 1 dari Pasal ini tidak akan berlaku terhadap penghasilan atas penelitian, apabila penelitian tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan umum, tetapi dilakukan untuk pihak perorangan atau orang-orang tertentu.

Pasal 22

PENGHASILAN LAINNYA

1. Jenis-jenis penghasilan atas penduduk dari satu Negara Pihak pada Persetujuan darimanapun sumbernya, yang tidak disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu dalam Persetujuan ini, selain penghasilan dari lotere dan hadiah, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak akan berlaku atas penghasilan, selain penghasilan dari harta tak gerak seperti pada Pasal 6 ayat 2, jika penerima penghasilan, yang menjadi penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara pihak lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang ada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara pihak lainnya melalui suatu tempat tetap yang ada di sana, dan hak atau kekayaan darimana penghasilan tersebut diperoleh mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap. Dalam hal demikian ketentuan-ketentuan dari Pasal 7 atau Pasal 14, sesuai dengan kasusnya, akan diterapkan.

Pasal 23

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

1. Dalam hal Indonesia, pengenaan pajak berganda akan dihindarkan dengan cara-cara sebagai berikut:

Apabila seorang penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari Serbia, jumlah pajak yang terutang di Serbia berkenaan dengan penghasilannya tersebut sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini, dapat dikreditkan terhadap pajak di Indonesia yang dikenakan terhadap orang tersebut. Namun jumlah kredit itu tidak boleh melebihi jumlah pajak di Indonesia atas penghasilan yang dihitung sesuai dengan undang-undang pajak dan peraturan-peraturan di Indonesia.

2. Dalam hal Serbia, pengenaan pajak berganda akan dihindarkan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Apabila seorang penduduk Serbia memperoleh penghasilan yang menurut ketentuan Persetujuan ini, dapat dikenakan pajak di Indonesia, Serbia akan memberikan pengurangan terhadap pajak atas penghasilan dari penduduk tersebut, sejumlah pajak penghasilan yang sama dengan yang dibayar di Indonesia. Namun pengurangan tersebut tidak akan melebihi bagian dari yang sebanding dengan bagian penghasilan, yang dihitung sebelum pengurangan tersebut diberikan, yang merupakan penghasilan yang diperoleh di Indonesia yang dapat dikenakan pajak di Indonesia.
2. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, penghasilan yang diperoleh oleh penduduk Serbia dibebaskan dari pengenaan pajak di Serbia, maka dalam menghitung pajak atas penghasilan atau modal lainnya dari penduduk tersebut, Serbia dapat memperhitungkan penghasilan yang telah dibebaskan tersebut.

3. Dalam rangka pemberian kelonggaran sebagai suatu pengurangan pajak disuatu Negara Pihak pada Persetujuan maka pajak yang dibayar di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan akan dianggap termasuk pajak yang seharusnya dibayar di Negara pihak lainnya akan tetapi dikurangkan atau dihapuskan oleh Negara pihak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum mengenai pemberian insentif pajak.

Pasal 24

NON DISKRIMINASI

1. Warganegara dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban pihak, yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dalam keadaan yang sama. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 1, ketentuan ini akan diterapkan juga terhadap orang-orang yang bukan merupakan penduduk dari satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan.
2. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, tidak boleh dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama di Negara Pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara Pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan pribadi, keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri.
3. Kecuali ketentuan-ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7 atau Pasal 12 ayat 6 berlaku, bunga, royalti dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dalam menentukan laba yang dikenakan pajak atas suatu perusahaan, akan dapat dikurangkan dalam kondisi yang sama apabila hal itu dibayarkan kepada penduduk dari Negara yang disebut pertama.
4. Perusahaan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebut pertama.
5. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku terhadap pajak-pajak yang merujuk pada Pasal 2.

Pasal 25

TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

1. Apabila seseorang atau suatu badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan nasional dari masing-masing negara, maka ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia berkedudukan, atau apabila masalah yang timbul menyangkut Pasal 24 ayat 1 kepada pejabat yang berwenang di Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi penduduk. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu dua tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.
2. Pejabat-pejabat yang berwenang harus berusaha apabila keberatan yang diajukan itu cukup beralasan untuk diselesaikan dan tidak dapat ditemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, untuk menyelesaikan masalah itu melalui Persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.
3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan melalui suatu persetujuan bersama harus berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini. Mereka dapat juga berkonsultasi bersama untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan.
4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain atau melalui komisi bersama yang terdiri dari mereka atau perwakilannya untuk mencapai Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya.

Pasal 26

PERTUKARAN INFORMASI

1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan dapat melakukan pertukaran informasi yang dipandang relevan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan undang-undang nasional Negara Pihak pada Persetujuan mengenai segala jenis pajak dan gambaran yang telah ditentukan bagi kepentingan Negara Pihak pada Persetujuan, atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya, sepanjang pengenaan pajak menurut undang-undang nasional Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan Pertukaran Informasi tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 1 dan 2.
2. Setiap informasi yang diterima menurut ayat 1 oleh Negara Pihak pada Persetujuan harus dijaga kerahasiannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan nasional Negara tersebut dan hanya dapat diungkapkan kepada seseorang atau pejabat-pejabat (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan pajak pelaksanan undang-undang atau penuntutan, atau penentuan keputusan mengenai banding berkaitan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam ayat 1, atau yang dicakup pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Orang atau badan atau para pejabat tersebut hanya boleh memberikan informasi itu untuk maksud tersebut di atas, namun demikian dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan keputusan-keputusan pengadilan.
3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebani suatu Negara Pihak pada Perjanjian suatu kewajiban untuk:

1. melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang menyimpang dari perundang-undangan atau praktik administratif yang berlaku di Negara tersebut atau di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian;
2. memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktik administratif yang lazim di Negara tersebut atau di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian;
3. memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan, atau keahlian atau yang mengungkapkan proses perdagangan, atau informasi lainnya yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijaksanaan umum.

4. Jika informasi diminta oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan berdasarkan Pasal ini, Negara Pihak lainnya pada Perjanjian akan mencarikan informasi yang berhubungan dengan permintaan tersebut, walaupun informasi tersebut tidak dibutuhkan untuk tujuan perpajakannya sendiri. Kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelumnya tunduk pada pembatasan ayat 3, tetapi dalam hal tidak terdapat pembatasan tersebut, dapat dimungkinkan suatu Negara Pihak pada Persetujuan untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena tidak memiliki kepentingan domestik atas informasi tersebut.
5. Ketentuan-ketentuan pada ayat 3 tidak dapat ditafsirkan untuk mengizinkan suatu Negara Pihak pada Persetujuan untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena informasi tersebut dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, nominee atau orang/badan yang melakukan kegiatan di agensi atau memiliki kapasitas sebagai pengurus atau karena informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan kepemilikan yang dimiliki orang/badan.

Pasal 27

PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN PEGAWAI KONSULER

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari anggota-anggota misi diplomatik dan konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu Persetujuan khusus.

Pasal 28

BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal terakhir dilakukannya pemberitahuan tertulis oleh masing-masing Pemerintah melalui saluran diplomatik, bahwa syarat-syarat formal berdasarkan konstitusi masing-masing Negara telah dipenuhi. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan berlaku efektif:

1. di Indonesia:

1. untuk pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya, atas penghasilan yang diperoleh pada atau setelah hari pertama bulan Januari dalam tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini;
2. untuk pajak-pajak lainnya, untuk masa-masa pajak yang dimulai pada atau setelah hari pertama bulan Januari dalam tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini;

2. di Serbia:

untuk pajak-pajak yang diperoleh pada setiap tahun pajak yang dimulai pada atau setelah hari pertama bulan Januari dalam tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini.

Pasal 29

BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara Pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara dapat menghentikan Persetujuan melalui saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian Persetujuan pada atau sebelum tanggal 30 Juni dalam suatu tahun takwim setelah 5 (lima) tahun berlakunya persetujuan ini. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan berhenti berlaku efektif:

1. di Indonesia:

1. untuk pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya, atas penghasilan yang diperoleh pada atau setelah hari pertama bulan Januari dalam tahun takwim berikutnya setelah pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan;
2. mengenai pajak-pajak penghasilan lainnya, untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Janauri tahun takwim berikutnya setelah pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan.

2. di Serbia:

mengenai pajak-pajak penghasilan yang diperoleh di setiap tahun fiskal yang dimulai pada atau sebelum tanggal 1 Januari dalam suatu tahun takwim setelah pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2011 dalam bahasa Indonesia, Serbia dan Inggris. Ketiga naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, yang berlaku adalah naskah bahasa Inggris.