Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

    … Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 21 (1)  Dalam hal … 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang termasuk … Wajib Pajak hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2008. Dalam tahun 2010, Direktur Jenderal …

  2. Jabar I Sosialisasikan Insentif Pajak via Radio

    … perpajakan yang diberikan melalui PMK-23 ini, yaitu PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp200 juta, PPh pasal 22 Impor, Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%, …

  3. PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ ATAU PELAPORAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH

    … Pemerintah.     21. Ritel Daring Pengadaan Barang dan/atau Jasa … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  4. KP2KP Tanjung Selor Edukasikan SPT Unifikasi kepada Dispora Kaltara

    … (SPT) Masa Unifikasi dan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan … definisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi dan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi …

  5. Kinerja APBN Regional Aceh Terus Tumbuh

    … oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah, peningkatan setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak badan dan Orang Pribadi;. …

  6. KP2KP Caruban Berdialog Pajak dengan Bendahara Sekolah di Dolopo

    … KP2KP Caruban, seperti tentang penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta PPN. 7 views …

  7. KP2KP Dabo Singkep Edukasikan Pajak ke Bendaharawan Singkep Pesisir

    … Pasal 4 ayat 2 serta teknis pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pemotongan PPh Pasal 21. Petugas Penyuluh KP2KP Dabo Singkep …

  8. Ditjen Pajak Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kebijakan Pajak yang Berkelanjutan

    … kontribusi terbesar dengan persentase 54,40%, disusul oleh PPh Non Migas sebesar 45,04%. Kenaikan tarif PPN yang … Peningkatan pembayaran PPh Pasal 21 juga turut berkontribusi, terutama akibat kenaikan …

  9. KPP Baubau Ajak Bendahara Instansi Vertikal Belajar e-Bupot Unifikasi

    … dengan mengambil tema “Edukasi e-Bupot Unifikasi dan PPh Pasal 21 Bendahara Instansi Pemerintah” (Kamis, 23/9). Acara … mendapat kemudahan dalam mengadministrasikan SPT Masa PPh,” tutur Sony. Selanjutnya tim penyuluh KPP …

  10. Pajak Putussibau Lakukan Edukasi kepada Bendahara Sekolah

    … dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/21 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor … Instansi Pemerintah untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh), membuat bukti pemotongan dan bukti pemungutan, membuat billing , serta membuat dan menyampaikan SPT Masa PPh/PPN. SPT Unifikasi Instansi Pemerintah ini memberikan …