6000-Semua Peraturan Lainnya

88/PMK.010/2006

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail

57/PMK.01/2006

PERUBAHAN PENYEBUTAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN, DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN, DIREKTUR PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI, DAN DIREKTORAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN YANG MENGATUR JASA AKUNTAN PUBLIK DAN PENILAI
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

415/KMK.01/2006

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/KM.1/2005 TENTANG PENUNJUKAN UNIT ORGANISASI DAN JABATAN YANG MEMILIKI CAP DINAS DI LINGKUNGAN KANTOR VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

414/KMK.01/2006

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/KM.1/2005 TENTANG PENGATURAN KEMBALI PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT KANTOR VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

238/KMK.01/2006

ORGANISASIDANTATAKERJAKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKSUMATERABAGIANTENGAH,KANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKJAWABAGIANBARATI,KANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKJAWABAGIANBARATIII,KANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKBALIDANKANTORPELAYANANPAJAKMADYADILINGKUNGANKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKSUMATERABAGIANTENGAH,KANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKJAWABAGIANBARATI,KANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKJAWABAGIANBARATIII,DANKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKBALI
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

67/PMK.04/2006

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail

69/KMK.03/2006

PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN BAGI PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH MAUPUN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BAGIAN TENGAH, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT III, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

95/KMK.04/2002

PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER YANG BERLOKASI DI DESA PANGKALAN KERINCI, KECAMATAN LANGGAM, KABUPATEN PELALAWAN, RIAU
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

269/KMK.03/2004

PEMBERIAN TUNJANGAN KEGIATAN TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

507/KMK.03/2004

PEMBERIAN TUNJANGAN KEGIATAN TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail