PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PUBLIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PELAKSANAANPENGURANGANPAJAKBUMIDANBANGUNANDANBEAPEROLEHANHAKATASTANAHDANBANGUNANDALAMWILAYAHKERJAKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKYANGTELAHMENERAPKANSTRUKTURORGANISASIDANTATAKERJASESUAIDENGANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR132/PMK.01/2006TENTANGORGANISASIDANTATAKERJAINSTANSIVERTIKALDIREKTORATJENDERALPAJAKSEBAGAIMANATELAHDIUBAHDENGANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR55/PMK.01/2007SELAINKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKWAJIBPAJAKBESARDANKANTORWILAYAHDIREKTORATJENDERALPAJAKJAKARTAKHUSUS
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2007
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT I
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
PENGGUNAAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2007
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail