TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
Keputusan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/KMK.04/2000
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
TEMPAT LAIN SEBAGAI TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Keputusan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
Keputusan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail