NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 20 APRIL 2016 SAMPAI DENGAN 26 APRIL 2016
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK AREAL OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, DAN ANGKA KAPITALLSASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI TAHUN PAJAK 2012
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN MENIMBANG DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN/PENGUSAHAAN PANAS BUMI
PADA TAHAP EKSPLORASI
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENYELESAIAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN
PENYELESAIAN PERMOHONAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 748/KMK. 04/1990 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
Keputusan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail