PPN - Pajak Pertambahan Nilai
PENUGASAN PEJABAT /PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM
RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN
DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailRANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN
DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG
PENUGASAN PEJABAT/PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM
RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN
DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailRANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN
DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailKAWASAN EKONOMI KHUSUS
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI
PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN
PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN
PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA
PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS
KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailPELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS
KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
PEMBERITAHUAN PABEAN
DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI
KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailDALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI
KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA
LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA
BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Peraturan Pemerintah |
| Aktif | DetailLAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA
BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL
OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Peraturan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL
OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | Detail174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU