Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Kepada Konsultan Pajak

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.01/2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri dimaksud adalah pelayanan kepada Konsultan Pajak.
2. Jenis layanan kepada Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mencakup:
   • izin praktik Konsultan Pajak;
   • peningkatan izin praktik Konsultan Pajak;
   • perpanjangan masa berlaku kartu izin Konsultan Pajak;
   • penerbitan kembali salinan izin praktik dan/atau kartu izin praktik Konsultan Pajak karena hilang;
   • penerbitan kembali kartu izin praktik Konsultan Pajak karena perubahan data diri; dan
   • legalisasi fotokopi salinan izin praktik Konsultan Pajak dan/atau kartu izin praktik Konsultan Pajak.
3. Setiap pemohon yang mengajukan pelayanan pada angka 2 kepada Direktur Jenderal Pajak, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, wajib melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT Tahunan PPh dalam 2 (dua) tahun terakhir berstatus valid.
4. Langkah-langkah untuk mendapatkan informasi di atas adalah sebagai berikut:
   • mengakses menu login pajak www.pajak.go.id;
   • login menggunakan NPWP dan password;
   • pilih menu layanan;
   • pilih menu info KSWP;
   • pada bagian “profil pemenuhan kewajiban saya” pilih konfirmasi status wajib Pajak;
   • setelah memasukan kode keamanan, akan muncul status NPWP dan SPT Tahunan PPh 2 (dua) tahun terakhir.
5. Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid, proses pemberian layanan pada angka 2 dapat dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, permohonan tidak diproses lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk disebarluaskan dan dilaksanakan