Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. KPP Pratama Madiun menerima kunjungan dari perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur dan pengurus Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Madiun (Selasa, 5/4).
Jojok Rachmat Wibowo, Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Madiun Bapenda Provinsi Jawa Timur serta Hartono, Ketua Forum Komunikasi BUMDES yang juga didampingi sekretaris BUMDES ditemui oleh Tim KPP Pratama Madiun yang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Kristiawan Kusraharjanto, Kepala Seksi Pengawasan VI Hevy Sugeng Prayitno, dan Fungsional Penyuluh Pajak Ahmad Khoirul Anwar di ruang rapat KPP Pratama Madiun.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut koordinasi awal melalui Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) Provinsi Jawa Timur di Madiun pada akhir Maret yang lalu. Pada koordinasi awal tersebut pihak Bapenda Provinsi dan KPP Pratama Madiun sepakat untuk melakukan kerja sama, mengingat kedua institusi tersebut memiliki misi yang sama yaitu mengumpulkan penerimaan negara maupun daerah.
Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana kerja sama berupa sosialisasi bersama antara Bapenda Provinsi Jawa Timur dan KPP Pratama Madiun dengan sasaran BUMDES se-Kabupaten Madiun. Pelaksanaan sosialisasi bersifat road show bertempat di masing-masing kecamatan sesuai jadwal yang ditentukan.
"Dukungan untuk kemajuan BUMDES serta pengenalan dan bimbingan perpajakan baik pajak pusat dan pajak daerah perlu dilakukan," ungkap Jojok.
Saat ini terdapat 198 Bumdes di Kabupaten Madiun yang sedang tumbuh berkembang, 44 di antaranya sudah ber-NPWP. Beberapa BUMDES telah aktif menjalankan usaha, sedangkan sebagian besar masih dalam proses registrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Selanjutnya, Kristiawan menjelaskan secara umum ketentuan perpajakan bagi BUMDES, termasuk kewajiban pelaporan SPT Tahunan bagi BUMDES yang telah ber NPWP.
Kristiawan menambahkan bahwa KPP Pratama Madiun berkomitmen untuk memajukan UMKM. KPP Pratama tidak berdiri sendiri dalam mendorong kemajuan UMKM namun juga menggandeng jajaran Kementerian Keuangan.
"Tidak hanya KPP Pratama Madiun, bahkan seluruh jajaran unit Kementerian Keuangan wilayah Madiun telah memiliki program kerja yang siap digunakan untuk memajukan usaha wajib pajak termasuk BUMDES," imbuh Kristiawan.
- 57 kali dilihat