Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Barabai bekerja sama dengan Rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Telkom Hulu Sungai Tengah (HST) mengadakan kegiatan Business Development Services (BDS) di Ruang Pertemuan Rumah BUMN Telkom, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Jumat, 8/2).
Rumah BUMN Telkom merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) Telkom untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan seperti akses permodalan, akses pasar dagang, dan peningkatan kompetensi. Sedangkan BDS adalah program Direktorat Jenderal Pajak terkait pemberian pelatihan dan bimbingan perpajakan dalam program pembinaan UMKM.
"UMKM merupakan salah satu tulang punggung dalam perekonomian negara. Pajak yang nanti dibayarkan UMKM akan masuk ke APBN dan akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti membangun jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi nanti akan kembali ke UMKM," jelas Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Barabai Urip Apfiya dalam sambutannya untuk membuka acara BDS.
Dalam kegiatan BDS ini, Penyuluh KPP Pratama Barabai Agata Cahyaning Widhiartanti sebagai salah satu narasumber membawakan materi tentang kewajiban perpajakan UMKM. Agata menjelaskan bahwa salah satu bentuk kontribusi UMKM kepada negara adalah menjalankan kewajiban perpajakan, yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung omset dan pajak yang terhutang, membayar pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
Selain kewajiban perpajakan UMKM, materi cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga dibawakan oleh salah satu petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP Pratama Barabai Salis Fahmiarti. Salis menjelaskan cara mendaftar NPWP secara langsung di kantor pajak dan juga secara online melalui Ereg.
Muhammad Alpiannor dari Rumah BUMN Telkom HST sebagai pihak ketiga dari kegiatan BDS, memperkenalkan kepada peserta UMKM sebuah platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan, yaitu program Pasar Digital (PaDi) UMKM. Alpiannor menjelaskan bahwa PaDi UMKM mengutamakan produk hasil karya dalam negeri atau produk yang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya relatif tinggi. Proses transaksi pembayaran dalam program ini juga dapat menggunakan virtual account.
Setelah para narasumber selesai menyampaikan materi, peserta diberi kesempatan untuk bertanya untuk memperdalam pengetahuan terkait materi yang telah disampaikan. Kegiatan BDS ditutup dengan foto bersama para narasumber dan peserta UMKM.
| Pewarta: Agata Cahyaning Widhiartanti |
| Kontributor Foto: Arraz Harun Al Rasyid |
| Editor: Safira Luthfiarizka Sejati |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 9 kali dilihat